A. Latar Belakang Masalah
Hukum Islam dalam kajian ushul fiqih terbagi menjadi dua kategori, pertama adalah syari’at yang merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang disebutkan secara tegas dalam dua sumber pokok ajarannya, al-Qur’an dan al-Hadith, sedangkan hukum kategori kedua, adalah ketentuan-ketentuan yang dihasilkan melalui penjelasan-penjelasan dan penafsiran-penafsiran terhadap al-Qur’anan maupun al-Hadith itu sendiri. inilah yang disebut fiqih, yaitu produk dari proses penalaran manusia terhadap wahyu, oleh karena itu maka hukum Islam pada kategori syari’at tidak bisa berubah dan tidak boleh dirubah oleh siapapun, berbeda dengan kategori fiqih yang memang mengandung ciri kreasi intelektual manusia. ia dapat dirubah sesuai kemampuan yang berkompeten (baca: Mujtahid) dan dapat disesuaikan dengan ruang dan waktu melalui proses tertentu, baik secara langsung dari wahyu maupun secara tidak langsung. Inilah yang dikenal dengan Ijtihad.
Sejarah telah mencatat bahwa Ijtihad telah dilakukan sejak Nabi sendiri masih hidup, yaitu apabila ada permasalahan yang membutuhkan ketetapan hukum, dan Allah tidak menurunkan ayat yang menjelaskan hukum tersebut. Maka hasil Ijtihad Nabi itulah yang menjadi ketentuan hukum, yang juga wajib diikuti.
Itulah realitas yang mengundang para sahabat dan generasi sesudahnya, bahkan sampai sekarang-untuk meniru jejak Rosul dalam menetapkan suatu hukum tertentu yang belum memiliki ketentuan hukum yang pasti.
Kebebasan berIjtihad inilah yang menjamin perkembangan hukum Islam bagi segala macam mu’amalat dan kebutuhan sosial lainnya, terutama masa sekarang ini, masa yang serba cepat, serba kompleks, serta penuh dengan peristiwa dan permasalahan baru.
Umat Islam Sesungguhnya selalu berrubah dan perubahan tidak akan pernah berhenti kecuali setelah berhentinya kehidupan, begitu juga Ijtihad harus dilakukan pada setiap zaman untuk menggali hukum atas persoalan-persoalan yang terjadi serta untuk memenuhi kebutuhan umat dengan karakteristik Islam sebagai agama penutup dan benar-benar menjadi agama yang Rahmatan Li al-‘alamin, memenuhi berbagai kebutuhan umat pada setiap masa dan menciptakan kemaslahatan pada setiap ruang dan waktu.

B. Pengertian Dan Keberadaan Ijtihad.
Secara etimologi Ijtihad diartikan sebagai upaya dengan bersungguh-sungguh dengan menggunakan tenaga dan pikiran mengenai pekerjaan apapun, dengan kata lain Ijtihad adalah pengerahan segala kemampuan yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan suatu cara/metode.
Sedangkan secara terminologi banyak batasan yang diberikan oleh para ulama’ ushul, antara lain Abu Zahrah memberi batasan sebagai berikut:
بذل الفقيه وسعه فى استنباط الأحكام العملية من ادلتها التفصيلية.
Artinya : “pengerahan kemampuan ahli fiqh dalam mengistinbathkan hukum yang bersifat amaliyah dari dalil-dalilnya yang terperinci”
Sedangkan menurut ulama’ ushul yang lain pada umumnya mereka memberikan devinisi sebagai berikut:
بذل الفقيه وسعه لتحصيل حكم شرعى ظنىمن أدلته المو‘دية إليه.
Artinya : “pengerahan segala kemampuan ahli fiqh untuk mendapatkan ketetapan hukum syara’ yang bersifat Dzani dari dalil-dalil yang mengenainya”.
Dari definisi Ijtihad diatas dapat dilihat bahwa pada prinsipnya pengertian tersebut sama, yaitu upaya ahli fiqh dengan menggunakan segala kemampuan dan pengetahuannya secara bersungguh-sungguh untuk menemukan hukum Fiqh yang amaliah dan masih samar kebenarannya (Dzani) dari sumber hukumnya. Jika dicermati pengertian diatas memberi gambaran bahwa Ijtihad hanya terbatas pada penggalian hukum-hukum fiqh un Sich, padahal kebutuhan masyarakat tidak hanya terbatas pada urusan fiqh saja, tetapi juga mencakup semua ajaran atau aspek Islam yang lain. dengan demkian Ijtihad mengandung arti yang luas. Karena itu definisi yang diberikan oleh para ulama diatas belum mencakup makna Ijtihad yang memiliki ruang lingkup objek yang luas, seperti dalam bidang akidah, bidang akhlak (moral) dan bidang-bidang lainnya. Karena itu perlu adanya pengertian Ijtihad yang lebih umum dan mampu menyerap segala bidang kajian keislaman yang dibutuhkan oleh manusia khususnya umat Islam.
Dibawah ini ada definisi yang diberikan oleh para ulama’ mengenai Ijtihad yang lebih umum, antara lain:

Adalah mengarahkan segala kemampuan dalam meneliti sesuatu yang belum jelas dan tampak kebenarannya.
Mohammad al-Ghazali juga memberi definisi Ijtihad yang lebih umum cakupannya, yaitu:

“pengerahan segala kemampuan seorang mujtahid dalam mencaari pengetahuan tentang hukum syara`”
itulah dua pengertian Ijtihad yang lebih umum dan mencakup beberapa lapangan Ijtihad dan tidak hanya terbatas pada hukum syara’ saja, melainkan juga pada hukum-hukum dzanni yang lainnya.
Mohammad Musa Tiwana menyebutkan ada tiga macam, pertama, Ijtihad dalam menjelaskan nash dan menafsirkannya, Kedua, Ijtihad menggunakan analogi (qiyas) kepada sesuatu yang telah ditegaskan oleh nash atau hukum yang telah disepakati, dan ketiga, Ijtihad dalam bentuk penggunaan Ra’yu.
Nampaknya cakupan Ijtihad seperti yang telah digambarkan sangat luas , yaitu upaya bersungguh-sungguh untuk memahami dan menafsirkan sumber-sumber ajaran Islam. Dan memang inilah realitas sejarah yan pernah dilakukan oleh para pendahulu Islam.
Dari sini dapat dikatakan bahwa Ijtihad dapat mencakup makna dan fungsi yang sangat umum. Dan tidak hanya mengarah p[ada hukum fiqh saja. Kalau pada masa sahabat saja Ijtihad dalam makna yang luas tersebut sudah dilakukan dimana bisa aikatakan pada masa itu, relatif tidak begitu banyak permasalahan yang menuntut dilakukannya Ijtihad, karena masih segar-segarnya pelaksanaan syari’at yang merujuk pada sumber aslinya, yaitu alqur’an dan al-hadith. Disisi lain peradaban Islam belum sebegitu berkembang seperti masa sekarang, sehingga secara rasional tidak begitu pelik dalam Penetapan hukum. Akan tetapi kenyataan memang lain, pada masa tersebut Ijtihad telah dilakukan sebegitu maraknya. Kalau demikian kondisinya bagaimana dengan kondisi zaman sekarang, yang karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan peradaban dalam berbagai lini kehidupan tentunya akan menemui pula banyak persoalan yang membutuhkan ketetapan secara hukum.
Disinilah keberadaan Ijtihad dalam makna yang lebuh umum sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan kemajuan zaman tersebut. KeberadaanIjtihad merupakan salah satu pendekatan yang paling penting yang bsa mendekatkan kita kepada Allah, bahkan meminjam bahasanya Aabdul Halim ‘Uways Ijtihad merupakn titik sentral bagi tegaknya hukum Islam, sehingga hukum tersebut sesaui dengan kondisi dimana hukum itu berada dan kapan hukum tersebut dibutuhkan.
Dengan demikian semestinya bagi kita yang memenuhi kualifikasi untuk melakukan Ijtihad dan tidak perlu merasa takut demi menghadapi realitas kehidupan, mencari solusi yang paling baik dan menghasilkan perbuatan yang nyata dalam upaya membantu masyarakat menjawab persoalan sehari-hari, terutama mengenai hukum-hukum fiqh. Sehingga kehidupan mereka bisa tenang dn berjalan melalui gerak dan langkah yang benar sesuai dengan tuntunan ilahi.
Maaka, tidak ada alasan lagi untuk tidak menggunakan Ijtihad dalam upayaa dinamisasi hukum Islam agar sesuai dengan tantngan globlissi dan perkembangan modern. Apalagi untuk mengatakan “pintu Ijtihad sudah tertutup”.
C. Syarat-syarat Mujtahid
Berkenaan dengan Ijtihad semua ulma’ telah membahas kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang sebelum menjadi mujtahid. Kualifikasi tersebut kadangkala dikaitkn dengn tingkaatan maartabat mujtahid yang akan melakukan ijtihaaad, karen memiliki tugas yng berbeda sesuai dengan martabat mujtahid tersebut. Sehingga syaraaatnya juga berbeda, misalnya mujtahid mutlak, muqoyyad dan lain sebagainya. Ada juga yang berangkat dari keumuman terhadap syarat-syrat mujtahid, bahwa semu mujtahid dalam tingkatan apapun harus memiliki syarat tertentu sesuai yang telah digariskan.
Oleh karena itu untuk mencapai derajat mujtahid seseorang tidak mudah sekalipun tidak sulit ia harus memiliki kemampuan (potensi) yang dengan potensi itu ia mengistinbat hukum dari dalil-dalilnya. Ia harus memiliki seni sesuai dengan keahliannya, dan seorang mujtahid juga mesti profesional sesuai dengan bidang yang diIjtihadi.
Adapun potensi (Makalah) tersebut sebaagaiman telah disepakati ulamaa, Abu Zahrah memaparkan sebagai berikut:
1. Memahami Bahasa Arab dan ilmu-ilmu terkait, seperti Ilmu Balaghah, Fiqh al-lughah, Nahwu, Sarraf daan laain sebagainya, ini penting krena yang kan menjadi sumber Ijtihad adalah al-Qur’an dan Sunnah yang berbahas Arab, sehingga dengan demikian dapaat diketahui maakna dan syarat-syarat serta segi keuniversalannya serta hakikat dan majaz, khusus dan umumnya, muhkam-mutasyabihnya, mutlak-muqoyyad dan sebagainya.
2. Memahami al-Qur’an karena al-Qur’an merupakan tiang dan sumber syari’at, begitu juga mengetahui ilmu-ilmu terkait dengan al-Qur’an (ulum al-Qur’an) seperti Nasikh-Mansukh, ayat-ayat ahkam yang diperkirakn hanya 500 ayat saja, khusus dan umum dan sebagainya. Baahkn imm Syafi’i mensyaraatkan mujtahid untuk menghafal dan menguaasai seluruh al-Qur’an sekalipun seluruh ulama’yng lain tidak mensyaaratkanny.
3. Memahami hadith Nabi baik yang berupa perkataan, perbuatan ataupun ketetapannya dari segi bacaan, pemaahaman daan perbedaan antaara hadith-hadith hukum, hadith-hadith tentang janji dan ancamaan, mengetahui Nasikh-Mansukh hadith, umum dan khususnya, mutlak-muqoyyadnya serta ilmu-ilmu hadith lainnya, seperti sanad, Matan Rawi dan lain sebagainya. Termasuk juga mengetahui Ijtihad-Ijtihad para ulama’ hadith.
4. Mengetahui kesepakatan ulama’ (ijmaa’) dari sejak masa sahabat sampai masa imam mujtahid daan orang-orang sesudaahnya. Maksudnya adalah bukan menghafal persoalan-persoalan secaara dhahir, aakan tetapi maaksudnya adalah memahami bahwa suatu persoalan telah disepakati ulama atau masih dalam perselisihan. Ijma’ tersebut meliputi masalah-masalah pokok syari’at, seperti masaalah wajibnya shalat, dhiyat (denda), warisan dan lain-lain, termasuk juga masaalah-masalah furu’ (Partikuler).
Seorang mujtahid juga mesti mengetahui pendapat-pendapat ulama’ tentang perbedaan mazhab, mengetahui metode penggalian hukum mereka, perbedaan antara yaang qot’i dengan yang tidak dan sebagainya.
5. Mengetahui Qiyas, seorang mujtahid mesti memahami qiyas dan cara-caranya.
6. Memahami tujuan-tujuan syari’at (Muqosid al-Syari’ah) ini sangat penting bagi seorang mujtahid, karena syari’at datang sebagai rahmat bagi umat manusia, begitu juga mengetahui tentang tingkah laku dan adat kebiasaan manusia yang mengandung maslahat dan kemudharaatan. Hal ini perlu agar mampu memahami peristiwa-peristiwa dan akhirnya menetapkan hukum sesuai dengan maksud syariah dan kemaslahatan umum.
7. Niat yng baik dan kelurusan aqidah. Niat yang ikhlas menjadikan kitaa tersinari dengan cahaya ilahi, niat yang baik akan melahirkan sesuatu yang baik pula. Dan tidk kalah pentingnya adalah kelurusan akidahnya. Karena ini berhubungan dengan keyakinan dan peraasaan, ini harus jelas akidahnya, karena tanpa kelurusan akidah akan menghasilkan hukum yang didasarkan pada hawa nafsu dan bid’ah.
8. Mengetahui Ushul Fiqh, karena ushul fiqh merupakan pilar Ijtihad sebagai kerangka bangunannya. Al-Razi mengatakan paling pentingnya ilmu bagi mujtahid adalah mengetahui ushul fiqh.
9. Syarat umum lainnya adalah Iman yang kuat, berfikir tajam daan sehat, kuat pemahamannya, baligh dan lain sebagainya.
10. Disamping syarat-syarat diatas disini perlu juga diberi penekanan bahwa ada syarat yang sangat mendasar dalam konteks Ijtihad dimasa modern ini, yang mesti ditaambahnya kedalam syarat-syarat yang selama ini telah ditetapkan oleh ulama’ ushul, syarat tersebut adalah pentingnya memperhatikan berbagai penemuan baru daan berbagai pengalaman kemanusiaan serta teknologi lainnya.

Dari syarat-syarat diatas dapat ditarik suatu benang merah bahwa pada dasarnya syarat-syarat tersebut mengarah kepada dua potensi, pertama adalah syarat yang mendasarkan pada argumentasi-argumentasi syari’ah, sedangkan kedua adalah mendasarkan pada argumentasi rasional. Disini kemampuan akal manusia bisa dipergunakan sesuai dengan petunjuk syari’ah, bahkan menurut al-Gazali dan al-Razi seperti dikutip Fazlur Rahmn yang pertama sekali daan terpenting bahkan sebelum pengetahuan keislaman, adalah kesaanggupan intelektual untuk menarik deduksi-deduksi, inilah yang oleh ulama’ terdahulu disebut malakah (kemampuan).
D. Lapangan Ijtihad
Mengenai lapangan Ijtihad, para ulama’ sepakat bahwa tidak ada (boleh) Ijtihad bagi hukum yang sudaah ada dalil sharih yang telah pasti (qat’i) datangnya serta maknanya, yang wajib adalah melaksanakan hukum tersebut. Misaaalnya mengenai ayat tentang jumlah hukuman jilid bagi pezina, tidak ada jalan untuk melakukan Ijtihad tentang berapa jumlah jilid tersebut, karena telah dijelaskan secara pasti, yaitu seratus jilid (miah al-jaldah). Begitu juga ayat tentang shalat, zakat dan lainnya, setelah dijelaskan oleh sunnah bahwa shalat harus begini dan zakat harus begitu, maka tidak ada jalan untuk menjelaskan kembali hukum keduanya.
Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa peristiwa-peristiwa yang dapat diIjtihadi adalah:
1. Masalah- masalah yang ditunjuk oleh nash yang bersifat Dzanny al-Wurud seperti hadith ahad, atau Dzanny al-dalalah (Nash al-Qur’an atau Hadith yang masih bisa mengandung penafsiran dan pemikiran).
2. Masalah-masalah yang tidak ada nashnya sama sekali, baik dibidang Syari’ah, Aqidah dan Akhlak. Lapangan seperti ini dapat diIjtihadi secaara leluasa karena mujtahid akan menetapkan hukum dengan cara atau metode-metode tertentu yang dimilikinya.
Dari kedua lapangan Ijtihad diatas yng paling mengena untuk zaman sekarang dlah yng kedua, yaitu masalah yang belum ada nashnya sama sekali, seperti kita ketahui saat ini banyak sekali kejadian-kejadssian daan peristiwa-peristiwa yang aneh seakan-akan secaara dhahir tidak terjangkau oleh hukum, baik dalam bidang perekonomian, kedokteran, sains dan daalam bidang-bidang yang lain yang belum ada nash yang menetapkannya sama sekali. Maka dari itu wajib adanya seorang mujtahid untuk menetapkan hukum tersebut, tentunya dengan Ijtihad.
Termasuk juga dalam bidang aqidah dan akhlak (moral), karena hal ini mencaakup pada lapangan Ijtihad yang membutuhkan pengerahan kemampuan seorang yang ahli dibidangnya. Dalam masalah aqidah orang yang ahli adalah Mutakallimin (teolog) dan dalam bidang moral adalah kaum sufi.

E. Tingkatan Mujtahid
Harus diakui bahwa kemampuan manusia dalam bidang-bidang tertentu apalagi dalam lingkaran Ijtihad sangat beragam antara satu dengan yang lainnya, artinya sekalipun seorang mujtahid mesti memiliki prinsip-prinsip atau kualifikasi secara umum seperti yang telah dijelaskan diawal, namun dalam aplikasi dilapangan belum tentu dapat berIjtihad tentang semua masalah hukum syara’.
Oleh karena itu dibawah ini akan dijelaskan tingkatan Ijtihad sesuai dengan lapangannya:
1. Ijtihad Mutlak, yaitu Ijtihad tentang seluruh masalah syari’at yang hasilnya diikuti dan dijadikan pedoman oleh orang-orang yang tidak sanggup berijtihad sehingga menjadi suatu mazhab tertentu. Dan Ijtihad ini adalah Ijtihad yang dilakukan sendiri tanpa mencakok dari pendapat orang lain. Ijtihad ini adalah tingkat pertama. Orang yang berijtihad seperti ini disebut mujtahid mutlak (mustaqil), yaitu mujtahid yang berdiri sendiri, contohnya adalah mazhab yang empat.
2. Ijtihad Muqoyyad, adalah Ijtihad yang terikat oleh pendapat-pendapat mazhab ataupun pendapat ulama’ salaf dengan mengetahui sumber hukum dan dalilnya. Ijtihad ini berupaya menetapkan hukum yang lebih utama diantara pendapat mazhab yang berbeda-beda dalm satu mazhab, begitu juga membedakan antara pendapat yang kuat dan yang lemah. Orang yang berijtihad dengan Ijtihad seperti ini dikenal dengan mujtahid Muqayyad atau al-Mujtahid fi al-Mazhab, karena ijtihadnya terbatas dan tidak boleh keluar dari kaidah mazhabnya. Misalnya Abu al-Hasan al-Karakhi (Mazhab Hanafi), al-Rafi’i dan al-Nawawi (Mazhab Syafi’i).
3. Ijtihad Juz’i (khusus), adalah Ijtihad yang mengarahkan usahanya untuk mengetahui hukum-hukum tertentu yang spesifik dan hal-hal yang terkait dengan hukum itu tanpa mengetahui hukum-hukum yang lain. Ijtihad seperti ini oleh ulama’ ushul disebut “Pengelompokan Ijtihad” (Taj’ah al-Ijtihad) mengenai hukum Ijtihad ini diantara para ulama’ berbeda pendapat, antara membolehkan dan tidak, namun jumhur ulama’ membolehkannya, antara lain al-Ghazali, al-Razi, al-Hamidi, al-Rafi’i dan lain sebagainya.
Adapun sebutan bagi orang yang melaksanakan Ijtihad, kadangkala disebut “Faqih”, kadang juga ahl alra’yi wa al-Ijtihad dan ahl al-hall wa al-aql.
Itulah beberapa tingkatan Ijtihad dan para mujtahid yang tidak menutup kemungkinan ada istilah lain yang diberikan oleh para ulama’ sekalipun pada esensi dan tujuannya meliputi kategori diatas.
F. Ijtihad Jama’i
Ijtihad Jama’i (kolektif) adalah upaya memperoleh kepastian hukum suatu masalah tertentu secara bersama-sama antara beberapa mujtahid. Dr. Wahbah al-Zuhayli mengatakan tentang hal ini sebagaimana dikutip Abdul Halim “uways sebagai berikut: “Saat ini ada kebutuhan mendesak terhadap apa yang disebut dengan Ijtihad kolektif, Ijtihad ini dilakukan melalui metode ilmiah diantara para tokoh ulama’ dari berbagai ulama’ mazhab Islam didalam suatu lembaga ilmiah ataupun muktamar Fiqh. Tujuannya adalah untuk meneliti berbagai problematika modernitas dan berbagai hal yang dibutuhkan oleh umat, sehingga mereka bersepakat terhadap hal-hal yang dipandang dapat menghasilkan kemaslahatan.
Wahbah al-Zuhayli dalam mendefinisikan Mujtahid lebih dekat dengan Ijtihad Jam’i ini, yaitu bahwa Mujtahid adalah setiap orang yang memiliki keahlian dalam disiplin ilmu tertentu dan ada pertentangan dan permasalahan dalam suatu Majlis yang harus diselesaikan sesuai dengan keahliannya tadi, jadi ini sangat terkait dengan Ijtihad Jam’i.
Dilain tempat Sjechul Hadi Permono menjelaskan lebih rinci tentang Ijtihad jama’i (kolektif) ini, yaitu keterlibatan berbagai pakar yang memiliki keahlian yang berbeda, akan tetapi saling terkait antara satu dengan lainnya didalam menemukan kebenaran guna pemecahan suatu masalah, misalnya pakar biologi, kedokteran, ekonomi, perbankan dan sebagainya, mereka berkumpul dalam satu majlis untuk memecahkan suatu permasalahan yang membutuhkan kepastian hukum.
Dari kedua definisi Ijtihad diatas pada dasarnya sama, yaitu dilakukan bersama-sama dan bukan perorangan, dan ini nampaknya tidak ada masalah karena memang agama Islam memerintahkan umatnya untuk selalu bermusyawarah. Antara lain ayat al-Qur’an memberikan gambaran: “dan bermusyawarah dalam (menyelesaikan) suatu perkara” (QS. 03 : 159), al-Taubah) Begitu juga dengan hadith Nabi, banyak sekali yang menjelaskan agar memutuskan perkara secara bersama-sama dan bukan berdasarkan pendapat seorang saja.
Secara historis Nabi Muhammad memberikan petunjuk di seputar masalah Ijtihad Jama’i, dengan jalan mengumpulkan seluruh ulama’ dari kalangan sahabat dan saling tukar pendapat diantara mereka, diriwayatkan dari Malik bin Anas dari Ali bin Abi Thalib berkata: “Ya Rasulullah, kami menghadapi perkara yang tidak ada hukumnya didalam al-Qur’an maupun didalam al-Sunnah, Rasul menjawab: “berijma’lah tentang persoalan itu dikalangan orang-orang yang berilmu, atau mereka yang taat beribadah dari kaum mukmin, bermusyawarahlah diantara kalian tentang urusan itu dan janganlah memutuskan berdasarkan pendapat seorang saja”. Inilah cara Ijtihad yang pernah dilaksanakan oleh Nabi, begitu juga dengan Khulafa al-Rasyidin, ditengah-tengah mereka ada majlis syra, sebagai sarana menyelesaikan persoalan secara bersama-sama.
Maka dari itu sebaiknya Ijtihad tidak dilakukan secara individual (kecuali dalam keadaan darurat), namun secara kolektif dan dilakukan oleh suatu lembaga dengan cara saling bertukar pendapat diantara para tokoh dan ulama’ mengidentifikasi permasalahan yang ada.
Namun demikian perlu diperhatikan bahwa bermusyawarah secara ilmiah sebagaimana dijelaskan diatas harus tetap bersandar pada dalil-dalil ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh yang universal dan bukan pada hawa nafsu belaka atau profesionalisme keilmuan saja. Sehingga menghasilkan hukum yang bertentangan dengan syari’ah yang telah ada.

G. Kesimpulan
Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan:
1. ijtihad senantiasa terbuka dan merupakan kebutuhan pada setiap zaman, untuk menjawab persoalan-persoalan yang disebabkan perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi yang semakin modern
2. orang berkompeten dalam berijtihad adalah mereka yang memiliki kemampuan mengenai al qur’an dan as-sunnah dan kaidah-kaidah terkait serta keahlian dalam bidang-bidang yang akan di ijtihadi
3. ijtihad secara kolektif tentunya akan menghasilkan suatu ketetapan hukum yang lebih valid dan kenferehensif dan selamat dari kesalahan, karena secara rasional tidak mungkin orang yang banyak dapat yang melakukan kesalahan tidak akan dibenarkan oleh yang lain.
4. ijtihad adalah hal yang tidak sulit untuk dilakukan jika kita membuang angan-angan dan bayangan bahwa tidak mungkin orang sekarang bisa menyamai mujtahid masa lalu dalam menghasilkan suatu hukum, bukankan ilmu pengetahuan dan tehnologi saat ini lebih berkembang ketimbang masa lalu
5. syarat ijtihad bukan hal yang sulit untuk kita sampai pada derajat itu, karena aturan-aturan formalistik itu sudah terbukukan secara buku dalam leteratur dan buku-buku.

Daftar pustaka

Abdul hakim ‘uways, fiqh statis dan fiqh dinami, bandung; pustaka hidayah, 1998
Abdul wahaf khalaf, kaidah-kaidah hukum islam, jakarta; rajawali perss,1991
Fahruddin al-razi, al mahsul fi ilmi al-fiqh, vol II, bairut : dar al-thali’ah, 1987
Fazlur rahman, membuka pintu ijtihad, bandung: pustaka,1995\
Mahdi fadlullah, al-ijtihad wal al-manthiq al-fiqh fi al-islam, beirut : dar al-thali’ah, 1987
Miftahul arifin dan faishal haq, ushul fiqh, kaidah penentapan hukum islam, surabaya : citra medis, 1997
Moh. Abu zahrah, ushul al-fiqh, dar al fikr al-arabi, tt
Mohammad al-ghozali, al-mustasfa min ilmi al-ushul, vol II : dar al fikr al-arabi, 1997
Mohammad al-hadhari, ushul al-fiqh, beirut : dar al- fi hada al-asr, dar al- kutub al-hadist, tt
Sjechul hadi permono, dinamisasi hukum islam dalam menjawab tantangan era globalosasi, demak press, 2002
Wahbah al-zuhaili, ushul al-fiqh al-islami, beirut : dar al fikr al-mu’asir, 1996
Yusuf qordhawi, al-ijtihad fi al-syari’ah al-islamiyah, kuwait : dar al-qolam, 1985, 11