METODE PENETAPAN HUKUM

MAJLIS TARJIH MUHAMMADIYAH

 

  1. I.       PENDAHULUAN

Ijtihad dan pemikiran islam bukan merupakan hal yang baru dalam Islam, karena sejak masa rosulullah SAW telah terbuka pintu  ijtihad bagi hakim yang menyelesaikan sengketa hukum. Seperti ynag pernah beliau lakukan terhadap Muadz Bin Jabal ketika hendak mengutusnya sebagai Qodhi, beliau memujinya setelah dijawab secara tepat oleh Muadz, terahir dinyatakan bahwa ia akan berijtihad[1].Namun demikian  ijtihad pada nasa Nabi ini masih sangat terbatas, sebab Al-Quran masih diturunkan sehingga semua permasalahan dapat ditanyakan pada Rosulullhah SAW. Barulah setelah beliau wafat, para sahabat dihadapkan  pada persoalan-persoalan baru yang belum pernah terjadi pada masa kenabian. Karenanya para sahabat dan para ulama’ sesudahnya mencurahkan daya pikirnya untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan baru tersebut. Hal ini dilakukan karena ketentuan nash itu bersifat universal dan berlaku sepanjang masa.

Metode yang ditempuh dalam ijtihad pun tidak selalu sama, karenanya sering terjadi perbedaan pendapat. Kebebasan berpendapat ini berjalan terus-menerus dari generasi ke generasi berikutnya. Muncullah mujtahid-mujtahid kenamaan, keadaan ini berlangsung sampai masa keemasan Islam. Setelah diselingi masa “beku Ijtihad”, maka bermunculan para mujtahid berikutnya guna menyelesaikan masalah pada masanya. Bila ijtihad pada masa lalu didambakan keberadaannya , mak masa sekarang sangat dibutuhkan keberadaannya. Mujtahid sekarang dituntut menyelesaikan masalah-masalah kontemporer, terutama setelah terjadi perubahan masyarakat sebagai akibat kemajuan ilmu dan teknologi.

Berbagai persoalan kontemporer muncul, meliputi berbagai bidang kehidupan. Mulai bidang ekonomi, sosial, budaya, sampai pada bidang rekayasa media. Beberapa masalah yang muncul sekarang ada kemungkinan yang mirip atau bahkan sama dengan yang sudah dibahas fuqoha terdahulu, namun banyak pula masalah-masalah yang sama sekali baru. Untuk itu ijtihad senantiasa dibutuhkan pada setiap masa guna menjawab berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan masyarakat.

Muhammadiyah, sebagai salah satu ormas besar di Indonesia tentu mempunyai ciri khas tersendiri dibanding dengan ormas yang lain, baik corak pemikirannya, gerakannya, maupun metode yang digunakan dalam menetapkan hukum bagi para kepentingan para anggotanya[2].

Dalam organisasi Muhammadiyah terdapat beberapa majlis, di antaranya adalah majlis tarjih Muhammadiyah. Majlis ini membidangi masalah-masalah keagamaan, khususnya dalam bidang fiqh. Pemberian nama itu pada awalnya lebih berorientasi pada tugas-tugasnya dibidang ijtihad tarjih, nama dalam masa-masa berikutnya Muhammadiyah dituntut untuk melakukan ijtihad insha’i. Untuk itu nama bagi lembaga tarjih ini berubah menajdi “Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam”[3].

Dalam melaksanakan tugas tersebut, majlis ini mempunyai metode (manhaj) tersendiri yang mungkin berbeda dengan ormas keagamaan Islam lainnya, minimal mempunyai ciri khas tertentu dalam  memilih kaidah-kaidah Ushul Al-fiqh maupun Ushul Al-hadist. Berangkat dari asumsi itulah makalah ini akan membahas metode yang di pakai oleh Majlis tarjih muhammadiyah dalam menetapkan suatu keputusan. Perlu diketahui bahwa kajian makalah ini lebih memfokuskan pada kajian, sebagai sarana utamanya. Keterangan dari dokumentasi Muhammadiyah yang berhubungan dengan majlis tarjih diperlukan sebagai sarana penunjang, demikian pula dengan informasi dari para pengurus majlis tarjih.

 

SEKILAS TENTANG MAJLIS TARJIH MUHAMMADIYAH

      Di dalam struktur organisasi Muhammadiyah terdapat beberapa biro majlis dan organisasi otonom (ortom). Misalnya: Majlis Tabligh, Majlis Tarjih, Majlis Pembina Kesejahteraan Ummat (PKU), Biro Kader, Biro Organisasi, Biro Hubungan Luar Negeri, Aisiyah, Nasyi’ah (NA), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan lain-lain.

Seperti yang telah dikemukakan pada bab pendahuluan, bahwa majlis tarjih merupakan lembaga dalam Muhammadiyah yang membidangi masalah-masalah keagamaaan, khususnya fiqh[4]. Meskipun Muhammadiyah telah lahir sejak tahun 1912, namun majlis tarjih ini baru dibentuk dan disahkan pada kongres Muhammadiyah XVII tahun 1928 di Yogyakarta dengan KH.Mas Mansur sebagai ketuanya yang pertama[5].

Dalam terminologi persharikatan Muhammadiyah, “tarjih” ialah memilih suatu pendapat di antara pendapat yang ada, tanpa mempunyai anggapan bahwa pendapat lain yang tidak dipilih ialah salah[6]. Sedangkan tujuannya ialah untuk mempersatukan dan menjaga Muhammadiyah terperosok dalam arena perbedaan pendapat yang harus dihindari[7]. Perkembangan selanjutnya, bukan sekedar mentarjih masalah-masalah Khilafiyah, tetapi juga menyelesaikan persoalan-persoalan baru yang belum pernah dibahas sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari agenda masalah yang dibahas dalam muktamar Tarjih yang termuat dalam Himpunan Putusan Majlis Tarjih Muhammadiyah.

Bila memperhatikan putusan tarjih tersebut, dapat dipahami bahwa tugas pokok Majlis Tarjih tidak hanya terbatas pada masalah-masalah khilafiyah dalam bidang ibadah saja, melainkan juga tercakup berbagai permasalahan muamalah kontemporer. Jadi bidang garapan majlis tarjih sudah sangat luas, berbeda dari tugas dan kegiatan yang dilaksanakan pada saat lembaga itu disdirikan. Bila semua majlis tarjih ini menunjukkan spesialisasi bidang kerjanya yakni ijtihad  tarjihi (intiqa’i) maka perkembangan selanjutnya majlis tarjih dituntut untuk melakukan ijtihad insha’i. Tampaknya istilah “tarjih” itu dalam kenyataan tidak sepenuhnya sama dengan istilah “tarjih” dalam ilmu Ushul Al-fiqh[8]. Tugas-tugas tarjih seperti yang dikehendaki oleh Ushul Fiqh itu dilaksanakan pada masa-masa awalnya, sedangkan  masa-masa sesudahnya orientasi tarjih tidak semata-mata menetapkan salah satu pendapat yang terkuat di antara pendapat-pendapat fuqoha’, namun juga mengambil konklusi hukum baru dalam suatu permasalahan yang belum pernah ditetapkan oleh ulama’ terdahulu. Misalnya penetapan awal Romadlon, ‘Id Al-Fitr, dan ‘Id Al-Adha dengan hisab, hukum KB dan lain-lain. Hasil –hasil ijtihad insha’i ini dapat dipandang sebagai upaya pembaharuan dalam dimensi pengembangan pemikiran hukum[9].

Karena itulah maka dalam upaya pembaharuan dibidang hukum ini Muhammadiyah telah mempunyai pokok-pokok manhaj yang mencerminkan kemandirian. Muhammadiyah dengan diktumnya dalam butir 4 yang menyatakan: “tidak mengikatkan diri kepadasuatu madzhab, tetapi pendapat imam-imam  madhab dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum, sepanjang sesuai dengan jiwa Al-Quran dan As-Sunnah, atau dasar-dasar lain yang dipandang kuat[10]

Adapun sistem ijtihad yang dilakukan majlis tarjih (oleh lajnah tarjih) seperti yang termuat dalam butir 3 pokok-pokok manhaj, bahwa dalam memutuskan suatu keputusan dilakukan dengan cara musyawarah. Dalam menetapkan masalah ijtihad digunakan sistem “Ijtihad Jama’i”. karenanya pendapat perseorangan, walaupun yang berpendapat itu pucuk pimpinan Muhammadiyah, tidak dipandang sebagai pendaapat muhammadiyah. Pendapat perseorangan tersebut perlu disalurkan melalui proses musyawarah majlis tarjih, yang hasilnya apabila ditanfidh, menjadi pendapat Muhammadiyah[11].

Dengan demikian semua nisbah kepada Muhammadiyah harus melalui Musyawarah Tarjih. Oleh karena Majlis Tarjih itu adanya pada tingkat Pusat, wilayah, dan daerah , maka jika ada usulan atau pendapat dari tingkat Ranting atau cabang harus disampaikan kepada Majlis Tarjih Daerah yang bersangkutan untuk kemudian diadakan musyawarah oleh lajnah tarjih daerah dengan sepengetahuan Pimpinan Muhammadiyah Daerah yang bersangkutan. Keputusan  musyawarah baru berlaku apabila sudah ditanfidh oleh Pimpinan Muhammadiyah Daerah. Selanjutnya secara organisatoris mengikat kepada anggota di daerah ynag bersangkutan[12].

 

III. MANHAJ MAJELIS TARJIH

Telah dikemukakan di atas bahwa yang dimaksud tarjih pada Majlis Tarjih Muhammadiyah ini tidak semata-mata berijtihad secara tarjihi, namun juga berijtihad secara insha’i, sehingga tarjih dalam tataran ini menunjukkan makna proses berijtihad. Untuk itulah Muhammadiyah menetapkan Manhaj Majlis Tarjih guna mengatur kaidah-kaidah berfikir untuk menggali ajaran Islam. Secara garis besar, materi Manhaj Tarjih itu memuat sikap Muhammadiyah dalam memilih kaidah-kaidah Ushul Al-Fiqh dan kaidah-kaidah Ushul Al-Hadist. Pilihan kaidah-kaidah tersebut didasarkan pada kesepakatan yang dirumuskan dalam bentuk keputusan Musyawarah Tarjih yang telah ditanfidhkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Adapun Manhaj Tarjih Muhammadiyah seperti yang ditulis Muhammad Hasyim Mannan dalam “Buku Kedua Manhaj Tarjih” adalah sebagai berikut:

A. Bab I memuat pokok-pokok Manhaj Majlis Tarjih yang meliputi:

  1. Dasar utama dalam beristidlal adalah Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah (maqbulah)
  2. Ijtihad dan  istinbat atas dasar illat terhadap hal-hal yang tidak di dalam nash dapat dilakkan sepanjang tidak menyangkut bidang ta’abbudi dan merupakan hal yang dihajatkan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia.
  3. Penetapan masalah-masalah ijtihadiyah dilakukan dengan ijtihad jama’i, sehingga pendapat perseorangan tidak dipandang sebagai pendapat persarikatan. Untuk menetapkan keputusannya dilakukan dengan jalan musyawarah.
  4. Keputusan  penetapan hukum tidak meningkatkan diri pada madzhab tertentu, akan tetapi pendapat ulama’ baik yang tergabung dalam madzhab ataupun  ulama’ non madzhab, tetap menjadi pertimbangan dan petunjuk untuk menetapkan hukum sepanjang sesuai dengan jiwa Al-Quran dan As-Sunnah atau dasar-dasar lain yang dipandang kuat.
  5. Keputusan MajlisTarjih berprinsip terbuka dalam toleran, serta tidak beranggapan bahwa hanya keputusan Muhammadiyah yang paling benar, demikian sebaliknya tidak secara otomatis menganggap pendapat yang berbeda dengan  pendapat Muhammadiyah hanya menyampaikan penemuannya tanpa menilai penemuan pihak lain mengenai hal yang sama.
  6. Bertitik tolak dari prinsip keterbukaan di atas, Muhamadiyah siap menerima koreksi atau kritik dari siapapun, sepanjang dapat memberikan dalil-dalil lain yang lebih kuat.
  7. Hanya menggunakan dalil-dalil mutawatir dalam menetapkan bidang akidah.
  8. Dari sekian banyak variable ijma’, Muhammmadiyah hanya dapat menerima ijma’ sahabat, karena dipandang paling kuat sebagai dalil syara’.
  9. Terhadap dalil-dalil yang tampaknya terdapat ta’arud, digunakan cara Al-Jam’u wa At-Taufiq, jika tidak dapat barulah dilakukan tarjih, dengan pengertian apabila usaha nasakh dimungkinkan, maka itu tidak boleh diabaikan.
  10. Menggunakan Saad Al-Dhari’ah guna menghindari terjadinya fitnah dan mafsadat.
  11. Menerima penggunaan Ta’lil Al-Ahkam sepanjang sesuai dengan Maqosid At-Tasyri’
  12. Menggunakan dalil-dalil secara komprehendif, utuh dan bulat, tidak terpisah satu dari lainnya sepanjang berhubungan. Dari cara tersebut mungkin ditemukan takhsis, taqyid, atau bayan.
  13. Menerima takhsis keumuman dalil-dalil Al-Quran dengan Hadist Ahad, kecuali bidang akidah.
  14. Dalam mengajarkan ajaran Islam menggunakan prinsip At-Taisir dan menghindari At-Ta’sir, sekaligus menggabungkannya dengan prinsip ittiba’. Karenanya di dalam Qarrat Majlis Tarjih senantiasa mencantumkan dalil sebagai rujukannya.
  15. Bidang ibadah yang berada di luar subtansi ibadahnya, peran akal diberi peluang untuk memahaminya sepanjang dapat diketahui latar belakang dan tujuannya.
  16. Dalam memahami peran akal dan wahyu, yang dalam hal ini terdapat dua faham yang berseberangan, Muhammadiyah mencari jalan tengah antara kekuatan akal dan kemutlakan wahyu. Hal tersebut mengingat bahwa terdapat beberapa bidang ajaran Islam yang sepenuhnya menjadi wewenang wahyu dan ada pula bidang yang dapat dicampuri peran akal sehingga aktualisasinya dapat menjangkau peradaban manusia.
  17. Penggunaan akal dalam masalah duniawiyah yang tidak termasuk tugas nabi sangat diperlukan demi kemashlahatan kehidupan manusia.
  18. Menerima tafsir sahabat dalam memahami nash yang bersifat musytarok.
  19. Mendahulukan  makna Dzohir dari pada ta’wil dalam memahami nas tentang akidah, termasuk ta’wil sahabat, kecuali dalam hal yang mempunyai dampak negatif terhadap pemahaman akidah.
  20. Menempuh jalan ijtihad yang meliputi:
  • Ijtihad Bayani, yaitu ijtihad terhadap nas yang Mujmal, Musytarok, Mutasyabih maupun nas Ta’arud di mana diperlukan Al-Jam’u atau Tarjih.
  • Ijtihad Qiyasi, yaitu menganalogi hukum yang disebut di dalam nas kepada masalah baru yang belum ada hukumnya karena adanya persamaan illat. Masalah tersebut bukan  kategori ibadah mahdloh, namun perlu diamalkan secara nyata.
  • Ijtihat Istilahi, yaitu Ijtihad terhadap masalah yang tidak ditunjuki oleh nas sama sekali, juga tidak terdapat nas mengenai masalah yang ada keseamaannya, sedangkan  masalah tersebut diperlukan penetapan hukumnya demi kemaslahatan masyarakat. Namun demikian tidak boleh menyimpang kemaslahatan dari jiwa dan tujuan syariat.

B. Bab II memuat aqidah-aqidah dalam menggunakan Hadist

  1. Hadist Mauquf tidak dapat dijadikan hujjah
  2. Hadist Mauquf yang dihukumi marfu’ dapat menjadi hujjah, bila ada qorinah yang dapat dipahami darinya bahwa hadist itu marfu’.
  3. Hadist Mursal sahabat dapat dijadikan hujjah bila ada qorinah yang   menunjukkan persambungan sanadnya.
  4. Hadist Mursal Tabi’i semata tidak dapat hujjah, namun jika ada qorinah yang menunjukkan kesinambungan sanadnya, bisa diterima sebagai hujjah.
  5. Hadist Dhoif yang kuat menguatkan tidak dapat dijadikan hujjah, kecuali memenuhi syarat:
  • Banyak jalan periwayatannya.
  • Ada qorinah yang dijadikan hujjah dan tidak bertentangan  dengan Al-Quran dan Hadist Shohih.
  1. Dalam menilai perawi hadist, Al-Jarh didahulukan atas At-Ta’dil setelah adanya keterangan yang mu’tabar berdasarkan alas an Syara’.
  2. Periwayatan orang yang dikenal melakukan tadlis dapat diteima jika petunjuk bahwa itu muttasil, sedangkan tadlis tidak dipandang mengurangi keadilannya.

 

V. ANALISIS MANHAJ TARJIH

Pertama, tentang sumber hukum Islam, Muhammadiyah menetapkan bahwa sumber hukum  mutlaq adalah Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah, yang dimaksud sunnah As-Sahihah bukan hanya terbatas sampai hadist sohih saja, namun yeng masuk di dalamnya adalah Hadist Sahih Li-dzatihi, Shahih Li-Ghoirihi, Hasan Li-Dzatihi, dan Hasan Li-Ghoirihi, semua itu dikatagorikan sebagai hadist maqbul atau Al-Hadist as-Syarif[13]. Al-Quran dan hadist sebagai sumber hukum Islam tersebut tidak hanya diyakini oleh Muhammadiyah  saja, tetapi juga diyakini oleh seluruh ummat Islam dari berbagai madzhab dan aliran. Bahkan al-Quran merupakan sumber dari segala sumber hukum, artinya Al-Quran menjadi rujukan utama sedang Al-Hadist berfungsi sebagai penjelas dari Al-quran.

Adapun Hadist mauquf, tidak dapat dijadikan hujjah, Muhammadiyah beralasan, bahwa Hadist mauquf itu sebenarnya perkataan sahabat yang disandarkan kepada Rosuluuh SAW. Baik sanadnya bersambung ataupun tidak. Berbeda dengan Qoul As-Sohabi, dalam hal ini masih ada peluang untuk dapakai sebagai hujjah karena memang dinisbatkan kapada sahabat, misalnya dalam memahami nash yamg musytarok diperlukan petunjuk nash serta penjelasan amalan yang berlaku pada masa Rosulullah SAW[14]. Sedang untuk hadist mursal sahabi dan mursal tabi’i diperlukan adanya qorinah yang menunjukkan persambungan sanad. Yang demikian itu menunjukkan bahwa Muhammadiyah menekankan  pada kritik sanad, hanya terhadap hadist dhoif saja yang diberi peluang kritik matan di samping sanadnya. Demikian juga dengan penetapan al-jarah dan at-ta’dil dalam menilai perawi hadist, itu semua dapat dipahami sebagai upaya kirtik sanad hadist. Padahal di samping kritik sanad, kritik matan hadist itu juga sangat diperlukan. Lebih dari itu memahami dan mengelompokkan tingkah laku Rosulullah SAW. Dalam berbagai kedudukannya termasuk kegiatan yang diperlukan, misalnya dalam hal Al-libas (pakaian ) yang biasa dikenakan Rosulullah dan keluarganya: sorban, gamis, cadar, dan jilbab. Upaya pemilahan tersebut dimaksudkan untuk menentukan tindakan beliau yang harus diikuti dan mana yang tidak. Untuk itulah kritik matan itu diperlukan terutama dalam pengalaman suatu hadist.

Kedua, tentang Ijma’, pada dasarnya Muhammadiyah menerima ijma’  sebagai hujjah, namun setiap periode diterimanya. Dari sekian banyak variable ijma’ hanya ijma’ sahabi yang diterima, karena dipandang sebagai ijma’ yang paling kuat sebagai dalil syara’. Yang demikian nengisyaratkan bahwa menurut muhamadiyah ijma’ tidak mungkin terjadi lagi setelah masa sahabat, pada masa sahabat dimungkinkan adanya ijma’ karena ummat islam masid sedikit jumlahnya.

Bila memperhatikan  terminologi ijma’ seperti yang dirumuskan oleh ahli ushul[15], tampaknya sulit dipraktekkan sesudah masa sahabat, apalagi setelah munculnya mujtahid yang memungkinkan terjadinya perbedaaan pendapat mengenai suatu perisrtiwa hukum. Karenanya menentukan kriteria mujtahid seperti yang terdapat dalam difinisi Ijma’ tersebut bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, sehingga konsep terjadinya ijma’ itu sulit untuk diterima pada masa sekarang ini.

Pilihan Ijma’ sahabat sebagai ijma’ yang terkuat bagi Muhammmadiyah itu senada dengan pernyataaan Ibnu Hasm, Dawud Ad-Dhohiri, Ibnu Hibban, dan Ahmad Ibnu Hambal, bahwa tidak diterima ijma’ selain sahabat[16]. Kecenderungan Muhammadiyah terhadap perbedaan Ahamd Ibnu Hambal itu menguatkan asumsi sebagai pengamat yang menyatakan, bahwa Muhammmadiyah lebih berorientasi “hambalisme”. Klaim demikian patut dipertanyakan kembali apakah hanya dalam hal ijma’ saja ataukah termasuk masalah-masalah lainnya. Bisa saja dalam hal ijma’ berorientasi pada Ahamd Ibnu Hambal namun dalam hal lainnya berorintasi pada Abu Hanifah, karena memang dalam pendiiriannya Muhammmadiyah tidak mengikatkan diri pada madhab tertentu.

Ketiga, tentang Al-Qiyas. Muhammadiyah berpendirian bahwa Al-Qiyas bukanlah sumber hukum, namun merupakan salah satu metode penetapan hukum, dalam manhaj tarjih dikenal dengan “ijtihad Qiyasi”. Meskipun demikian dalam menetapkan al-qiyas sebagai metode ijtihad terdapat dua pendapat yang berseberangan. Satu pihak menyetujui sedang pihak lainnya menolak, akan tetapi setelah diadakan tiga kali pandangan umum dan tanya jawab, maka dengan menginsafi bahwa tiap-tiap keputusan yang diambil dalam musyawarahhanya sekedar mentarjih pendapat-pendapat yang ada, ahirnya diputuskan bahwa al-qiyas dipandang sebagai metode ijtihad muhammmadiyah dalam masalah diluar ibadah mahdhoh, tidak ditemukan nash yang shorih baik dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah As-Shohihah, masalah yang dihadapi mempunyai illat yang sama dengan dasar yang dipakai untuk al-qiyas, dan memang merupakan masalah yang sangat perlu diamalakan[17].

Dalam kenyataannya betapapun seseorang atau sekelompok orang tidak menerima al-qiyas, namun persoalan-persoalan yang baru harus disesuaikan dengan melihat illatnya. Kegiatan menyeberangkan hukum yang telah ada nashnya kepada masalah baru yang belum ada nashnya, karena ada kesamaan illat itu, tiada lain kecuali dengan cara qiyas.

Keempat, tentang Al-Istislah. Jika ijtihad qiyasi dilakukan karena adanya kesamaan illat, maka ijtihad  istilahi dilakukan karena tidak ditemukan  kesamaan  illat dan tidak terdapat nash shorih yang menunjukinya. Sedangkan masalah yang dihadapi diperlukan penetapan hukumnya demi kemaslahatan ummat[18]. Dalam istilah ilmu Ushul Al-Fiqh, masalah yang tidak ditetapkan dalam oleh kedua sumber hukum (mash) dan tidak pula bertentangan dengan keduanya, dikenal denan Maslahah Al-Mursalah[19]. Metode Al-Maslahah Al-Mursalah terseut pada dasarnya diterima oleh sebagian besar ahli ushul. Untuk menggunakan metode tersebut mereka memberikan beberapa syarat, Imam Malik misalnya memberikan syarat, bahwa dalam mengambil hukum dengan maslahah itu, untuk menolak (baca menghindari) kesulitan dan jenis maslahahnya dienarkan syariat Islam, apabila tidak terdapat baginya dalil-dalil khusus[20].

Syarat-syarat tersebut tampaknya senada dengan konsep Muhammmadiyah, bahwa dalam pengamalan ijtihad istilahi itu tidak terlepas sama sekali dari dasar utama Al-Quran dan As-Sunnah dengan ikatan yang jelas bahwa yang dirumuskan itu tidak menyimpang dari jiwa dan tujuan syari’ah, baik mengenai dhoruriyat, hajjiyat, dan tahsiniyat[21].

Kelima, tentang akal dan wahyu. Meskipun akal itu bersifat nisbi, namun prinsip mendahulukan nash dari pada akal memiliki kelenturan dalam menghadapi perubahan situasi dan kondisi. Muhammadiyah memahami bahwa terdapat beberapa bidang ajaran Islam yang sepenuhnya menjadi wewenang wahyu dan ada pula beberapa bidang yang dapat dicampuri oleh akal. Dalam bidang ibadah misalnya, masih dapat dicari aspek-aspek yang non ibadah yakni sesuatu yang diluar subtansi ibadah itu sendiri. Karenanya peran akal diperlukan dalam memahami tujuan diluar subtansi ibadah itu. Misalnya dalam pengamalan sholat, pakaian sholat yang tujuannya nenutup aurat termasuk aspek non ibadah (diluar subtansi ibadah), karenanya mode dan bentuknya tidak harus mengikuti seperti praktek di zaman Rosulullah SAW. Asal saja tujuan menutup aurat ini tercapai, demikian pula untuk mode pakian diluar sholat sama-sama punya tujuan untuk menutup aurat. Apa yang masuk katagori non ibadah tersebut dapat menjadi relevan dengan perubahan situasi dan kondisi, bahkan dikembangkan dalam bidang-bidang lainnya.sedangkan pengalam subtansi ibadah tersebut mutlak harus mengikuti petunjuk wahyu.

Adapun dalam masalah duniawiyah, peran akal sangat diperlukan demi untuk tercapainya kemaslahatan ummat. Hal tersebut bukan mengabaikan sama sekali terhadap petunjuk wahyu. Wahyu akan tetap menjadi pembimbing dan peran akal sangat diperlukan agar bimbingan itu dapat menjangkau perkembangan budaya manusia yang terus-menerus meningkat.

Dalam hal ini wahyu dipahami sebagai nilai-nilai universal, sehingga relaisasinya diserahkan sepenuhnya pada pengaturan manusia. Misalnya aturan pensatatan nikah bagi muslim diIndonesia, hal tersebut merupakan bagian dari tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Suatu tidakan administratif yang pada hakikatnya bertujuan memproses suatu nilai universal yaitu keabsahan perkawinan. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka besar kemungkinan perkawinan ummat Islam terutama mereka yang masih awam terhadap hukum munakahat tidak sejalan dengan nilai-nilai universal perkawinan itu sendiri, sebab itu dalam prosedurnya pihak PPN punya kewajiban untuk meneliti hukum hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi pencatatan nikah diperlukan sebagai pembuktian keabsahan perkawinan dan dalam hal ini belum pernah ada dimasa Rosulullah.

Keenam, tentang putusan tarjih. Beberapa putusan yang termuat dalam Himpunan Putusan Tarjih, sebagian besar masih berisi penetapan hukum dibidang amalan ibadah, dalam hal ini prinsip At-Taieir dan Al-Ittiba’ dapat diwujudkan karena dalam qarraratnya menyertakan dalil-dalil yang telah ditarjihkan. Secara otomatis hal itu akan memudahkan anggota Muhammadiyah untuk mengamalkannya, sedangkan bidang-bidang muamalah belum sepenuhnya terkodifikasi. Kodifikasi putusan –putusan tarjih itu tidak mustahil memunculkan image adanya madhab baru, yakni madhab Muhammmadiyah tersebut mengikat pada anggotanya. Namun demikian perlu dipahami bahwa keterikatan tersebut sebagai konsekwensi logis bagi setiap anggota terhadap organisasi atau lembaga manapun. Putusan Muhammadiyah sifatnya memberikan petunjuk kepada anggotanya bahwa inilah hasil putusan Muhammadiyah, sekaligus menyeragamkan gerak amalan anggotanya. Kiranya Himpunan Putusan Majlis Tarjih Muhammadiyah dan pokok-pokok Manhaj Majlis tarjih dapat dipandang sebagai bagian dari khazanah peradaban Islam diIndomesia.

Selanjutnya guna menghadapi berkembangnya permasalahan-permasalahan kontemporer, Muhammadiyah perlu meningkatkan peran majlis tarjih baik dari sisi pengembangan ijtihad maupun kwalitas para ahlinya. Hal tersebut menyadari masih banyaknya permasalahan kontemporer yang belum dibahas Majlis Tarjih, disamping semakin langkanya ulama’ Muhammadiyah untuk itu patut dihargai upaya majlis Tarjih dan pengembangan pemikiran Islam muhammadiyah jawa timur mengadakan pembibitan calon ulama’ dalam rangka mempersiapkan tenaga kader ulama’ tarjih yang mumpuni, alim, sholeh, religius, serta agamawan yang khusu’[22].

V. KESIMPULAN

Dari pembahasan terebut di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagaimana tersebut di bawah ini:

  1. Majlis Tarjih Muhammadiyah menggunakan metode penetapan hukum yang ternuat di dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah. Suatu Manhaj yang berisi pendirian Muhammadiyah dalam memilih kaidah-kaidah Ushul al-Hadist yang dipergunakan dalam dalam proses penetapan hukum suatu masalah agama.
  2. secara garis besar, metode penetapan hukum Majlis tarjih Muhammadiyah itu meliputi:

a. menggunakan al-Quran dan As-Sunnah As-shohihah (Al_maqbulah) sebagai sumber hukum mutlak, sebagai ijma’ yang dapat dijadikan sebagai hujjah hanyalah ijma’ sahabat. Sedangkan penilaian suatu hadist lebih menekankan pada krirtik san.

b. menghadapi nash yang bersifat mujmal, musytarak, mutasyabih, dan ta’arud, musyawarah tarjih melakukan upaya pemahaman melalui ijtihad bayani. Jika tampak adanya dalil yang ta’arud dilakkan tariq at-tarjih setelah tidak berhasil melakukan tariq al-jam’u, selamjutnya tariq an-maskh.

c. penerapan ijtihad qiyasi dilakukan terhadap masalah yang terdapat kesamaan illat antara masalah masalah baru dengan masalah yang telah ada mashnya. Sedangkan penerapan ijtihad istislahi dilakukan terhadap masalah yang memang tidak terdapat nashnya, padahal sangat diperlukan penetapan hukumnya demi kemaslahatan ummat. Karenanya pengambilan hukumnya disyaratkan sejalan dengan Maqosid At-Tasyri’, jadi al-qiyas dan al-istislah oleh Muhammadiyah digunakan sebagai metode penetapan hukum, bukan sumber hukum.

Wallahu a’lam bi as-showab.

Sumber: makalah dari sahabat


[1] Abu Zahroh, Tarikh Al-Madzhab Al-Islamiyah, Dar Al-Fikr Al-Arobi, 1976, Juz 2, Hal 16.

[2] Yunahar  ilyas, Muhammadiyah dan NU, Reorientasi wawasan keislaman, Yogyakarta, LPPI UMY, 1994, hal 10.

[3] Hasil wawancara dengan Bpk Sudjari dahlan (ketua Majlis Tarjih muhammadiyah Wilayah Jawa Timur), 26 Maret 1999.

[4] dalam susunan organisasi, Majlis Tarjih dibentuk ditingkat pusat, tingkat wilayah, dan tingkat daerah, baca lebih lanjut keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.74/ SK-PP/ I-A/ 8.0/ 1993.

[5] Fathur Rahman Djalil, Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah (Jakarta: Logos Publishing Hause, 1995), Hal 64.

[6] Baca lebih lanjut Himpunan Putusan Majlis Tarjih Muhammadiyah, hal 277.

[7] Muhammad Hasyim Mannan, Mekanisme Penetapan Hukum dalam Persharikatan Muhammadiyah (makalah, 1987), Hal 3.

[8] Tarjih dalam ilmu Ushul Al-Fiqh dirumuskan sebagai berikut: “Menguatkan salah satu dari dua tanda (dalil) untuk diamalkan”. Lihat Wahbah Az-Zuhaili, Al-Wasit Fi Ushul Al-Fiqh, Hal 716.

[9] Sudjari dahlan, Ijtihat dalam Perspektif Islam.

[10]Muhammad Hasyim Mannan, Buku Kedua Manhaj Tarjih, Surabaya, 1416 H, hal 5.

[11]Muhammad Hasyim Mannan,Masnhaj Tarjih, Hal 4-5.

[12] hasil wawancara dengan Bapak Saiful Anam (ketua Majlis Tarjih Muhammadiyah Kotamadya Surabaya), 13 April 199

[13] Himpunan putusan Majlis Tarjih, 278. bandingkan pula dengan manhaj Tarjih , penjelasan dictum I (1).

[14] Penjelasan Manhaj Tarjih, Diktum I (18)

[15] Ijma’: kesepakatan seluruh mujtahid dari kalangan ummat islam pada masa setelah wafatnya Rosulullah mengenai kasus tertentuyang berhubungan dengan hokum syara’. Lihat Abd,Wahab Khollaf. Ilmu Ushul Al-Fiqh, hal 5.

[16]Wahbah Az-Zuhaili, Ushul Fiqh al-Islami, Suria, dar al-fikr, 1986, Hal 532.

[17] Himpunan Putusan tarjih, 277-278.

[18] Manhaj Tarjih I (22)

[19] Dalam ilmu Ushul Al-Fiqh, al-Maslahah Al-Mursalah adalah suatu maslahah yang tidak ditetapka oleh syari’ sebagai dasar penetapan hukum, tidak pula ada dalil syari’ yang menyatakan keberadaannya atau keharusan meninggalkannya., lihat Abdul WahabKhollaf, Ilmu UShul Al-Fiqh, Kuwait, Dar Al-Islami, 1981, Hal 84.

[20] Abu Zahroh, Tarikh madhab Al-Islami, dar Al-Fikr, Kairo, Hal 218.

[21] Penjelasan Manhaj Tarjih, I (22)

[22] program kerja Majlis Tarjih dan Pengembangan pemikiran Islam Pimpinan Wilayah Muammadiyah jawa Timur, 30 Maret 1997.