Telaah Komprehensif Imam Syafi’i

 

  1. A.    Pengertian al Qiyas

Pengertian al Qiyas menurut istilah ushul yaitu : menyusuli peristiwa yang tidak terdapat nash hukumnya dengan peristiwa yang terdapat nash bagi hukumnya, karena kesaman illat hukum dalam keduanya.

القياس فى اصطلاح الأصوليين هو الحق واقعة لا نص على الحكمها بواقعة ورد نص بحكمها فى الحكم الذى ورد به الناس لتساوى الواقعتين فى علة هذا الحكم                                                                [1]

Imam Syafi’i dalam al Risalah–nya memberikan beberapa Pengertian tentang al-Qiyas:

  1. والقياس من وجهين أحدهما أن يكون الشئ في معنى الأصل فلا يختلف فيه وان يكون الشئ فى الأصل اشباه فذلك ياحق بأولاهابه واكثرها شبها فيه                                                   [2]

“Al Qiyas dapat ditinjau dari dua sisi. Pertama, bahwa suatu peristiwa daru (far’) sama betul dengan makna ashl, maka dalam hal ini al-Qiyas tidak akan berbeda; Kedua, bahwa suatu peristiwa mempunyai keserupaan (kemiripan) dengan beberapa makna dalam ashl, maka peristiwa itu dihubungkan dengan ashl yang paling utama dan lebih banyak kemiripan.”

  1. والقياس ما طلب الدلائل على موافقه الخير المتقدم من الكتاب والسنة لأنهما على الحق مفترض طلبه.         [3]

“Al-Qiyas adalah metode berfikir yang dipergunakan untuk mencari sesuatu (hukum peristiwa) yang sejalan dengan khabar yang sudah ada, baik Al-Qur’an maupun Al-Sunnah, karena keduanya merupakan pengetahuan tentang kebenaran yang wajib dicari.”

  1. فالاجتهاد ابدا لا يكون إلا على طلب شئ وطلب الشئ لا يكون إلا بدلائل والدلائل هى القياس   [4]

“Maka ijtihad selamanya hanya boleh dilakukan untuk mencari sesuatu (hukum suatu peristiwa). Mencari sesuatu itu hanya dapat ditemukan dengan menggunakan berbagai argumentasi, dan argumentasi itu adalah al-qiyas.”

4. أحدهما أن يكون الله ورسوله حرم الشئ منصوصا أو احله لمعنى فإذا وجدنا ما فى مثل ذلك المعنى فيما لم ينص فيه لعينه كتاب ولا سنة أحللناه أو حرمناه لأنه فى معنى الحلال والحرام.                             [5]

“Salah satu caranya ialah Allah dan Rasul-Nya mengharamkan sesuatu secara tersurat (nash) atau menghalalka sesuatu karena makna (illat) tertentu. Apabila kita jumpai yang tidak disebutkan dalam al-Qur’an atau al-Sunnah serupa dengan makna pada peristiwa yang disebutkan dalam al-Qur’an atau Al-Sunnah, maka kita tetapkan hukum halal dengan makna halal atau haram.”

Dari empat paparan Imam Syafi’i bisa ditarik definisi al-qiyas yaitu menghubungkan sesuatu yang tidak disebutkan nash kepada sesuatu yang disebutkan hukumnya karena ada kesamaan makna (illat).

Pengertian al-Qiyas di atas didukung oleh pendapat beberapa ahli ushul, antara lain:

  1. Al-Qadli Abu Bakar Al-Baqillani:

حمل معلوم على معلوم فى إثبات حكم لها او نفى عنهما بأمر جامع بينهما      [6]

“Memasukkan sesuatu yang maklum (far’) kepada sesuatu yang maklum ashl dalam menetapkan hukum atau menidakan karena ada perkara yang mempersamakan (illat) antara keduanya.

  1. Taj al-Din al-Subuki:

حمل معلوم على معلوم لمساواته له فى علة حكم عند الحامل                                         [7]

“Memasukkan sesuatu yang dimaklumi (far’) ke dalam yang dimaklumi (ashl) karena kesamaan illat hukum di dalamnya dalam pandangan mujtahid.

  1. Al-Amidi :

عبارة عن الاستواء بين الفرع والاصل فى العلة المستنبطة من حكم الأصل.           [8]

“Suatu ibarat dari menyamakan antara far’ dan ashl dalam illat yang digali dari hukum ashl.”


  1. B.     Rukun-rukun Al-Qiyas

Al-Qiyas terbentuk dari beberapa unsur yang saling berkaitan. Unsur-unsur tersebut merupakan rukun-rukun qiyas, yang terdiri dari : Ashl, Furu’, Hukum Ashl, dan ‘Illat.

  1. Al-Ashl (الأصل)

Al-Ashl ialah sumber hukum yang berupa nash-nash tentang hukum atau wilayah tempat sumber hukum.

Dengan kata lain al-Ashl merupakan sumber yang menjelaskan hukum yang dipergunakan qiyas dari far’u.

Menurut ulama fiqh sumber hukum yang digunakan sebagai landasan qiyas harus berupa nash baik al-Qur’an maupun al-Sunnah.

  1. Arti Penting Ashl Sebagai Landasan Qiyas

Imam Syafi’I hanya mengakui ijtihad dalam bentu qiyas saja, karena menurutnya hanya al-Qiyas yang mengharuskan adanya sanad (landasan). Beliau tidak mengakui ijtihad yang tidak mempunyai sanad.

Sanad dalam istilah Imam Syafi’I disebut khabar mutaqaddam, sedangkan dalam istilah ulama ushul lainnya disebut ashl.[9]

  1. Syarat Ashl

Syarat-syarat ashl yaitu :

1)      Ashl harus berupa khabar baik Al-Qur’an maupun Al-Sunnah.

2)      Khabar yang menjadi ashl harus mutaqaddam (terdahulu dari far’ yang akan dicari hukumnya).

Ketentuan bahwa sanad al-qiyas dibatasi hanya pada khabar baik Al-Qur’an maupun al-Sunnah karena keduanya merupakan sumber pengetahuan yang benar yang wajib dicari.

(لأنهما علم الحق المفترض طلبه). Sedangkan keharusan ashl terdahulu dari far’, karena ashl menjadi rujukan al-Qiyas dalam mendapatkan hukum far’ tidak mempunyai hukum.[10]

Dalam hal ini ada dua kelompok yang berbeda pendapat :

1)      Kelompok pertama membolehkan ijmak menjadi landasan qiyas.

Kelompok ini beralasan, telah terjadi ijmak tentang perwalian secara ijbar terhadap harta anak kecil lalu dikiaskan dengan perwalian ijbar dalam nikah anak kecil.

2)      Kelompok yang tidak membolehkan ijmak menjadi landasan qiyas

Kelompok ini beralasan bahwa peserta ijmak tidak biasa menyebutkan sanad ijmak yang mereka lakukan tidak diketahui illat hukumnya, sedangkan illat hanya diketahui dari nash.[11]

  1. 2.      Far’u
  1. Pengertian Far’

Far’ ialah kasus yang hendak diketahui hukumnya melalui qiyas terhadap hukum asalnya. Atau dengan kata lain far’u ialah peristiwa yang tidak disebutkan secara tegas dalam nash yang dimaksudkan untuk mencari hukumnya dengan cara mengkiyaskan kepada ashl (asal).[12]

  1. Syarat-syarat Far’

Far’ (kasus baru) harus memenuhi dua persyaratan berikut :

1)      Kasus itu belum terdapat nash hukumnya dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits. Sebab Qiyas tidak berlaku pada hukum yang sudah jelas nashnya. Prinsip qiyas ialah mempertemukan kasus hukum baru yang belum ada nashnya kepada hukum yang sudah ada nashnya. Oleh karena itu tidaklah logis menetapkan hukum qiyas terhapad kasus hukum yang sudah ada nashnya.[13] Persyaratan ini menegakkan tidak terjadi qiyas dalam peristiwa yang telah terjadi hukumnya dalam nash.

Imam Syafi’i menegaskan qiyas tidak boleh dilakukan apabila ditemukan khabar (yang menentukan hukum peristiwa yang akan dicari).[14]

2)      Illat hukum itu harus benar-benar terwujud dalam kasus baru, sama jelasnya dengan illat hukum ashl. Apabila illat dilarangnya meminum khamer itu “memabukkan”, maka setiap minuman atau makanan yang memabukkan sama hukumnya dengan khamer, yaitu haram. Sebaliknya apabila minuman atau makanan itu tidak memabukkan Misalnya sekedar membuat orang pusing. Selama tidak memabukkan, maka makanan atau minuman tersebut tidak haram seperti khamer, karena tidak ada kesamaan illat.[15]


  1. 3.      Hukum Ashl

Hukum ashl ialah hukum yang ditetapkan Allah (dalam Al-Qur’an) dan Rasul-Nya (dalam al-Sunnah) terhadap suatu peristiwa yang disebutkan dalam nash secara sharih (jelas), lafadznya maupun maknanya, yang dijadikan alasan penetapan. Dari pengertian ini jelas bahwa hukum ashl ialah ketetapan nash yang hendak ditransfer pada kasus-kasus hukum baru karena adanya unsur persamaan.[16]

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh hukum ashl menurut ulama ushul fiqh adalah sebagai berikut :

  1. Tidak bersifat khusus, dalam artian tidak bisa dikembangkan pada far’u Misalnya, dalam sebuah riwayat dikatakan :

من شهد له حزيمة فحسبه

“Kesaksian khuzaimah sendirian sudah cukup”

Ini khusus bagi Khuzaimah tidak bisa dikembangkan pada far’. Demikian juga hukum-hukum yang dikhususkan pada Rasulullah, seperti kawin lebih dari empat.

  1. Hukum ashl itu tidak keluar dari ketentuan qiyas. Hal ini bisa terjadi dalam dua hal.

1)      Hukum yang ditetapkan itu tidak bisa dinalar (ghairuma’qul al-ma’na) seperti kasus kesaksian Khuzaimah.

2)      Hukum itu merupakan hukum pengecualian yang diisyaratkan sejak semula seperti ruhshah (dispensasi hukum) menjamak atau mengqasar shalat bagi musafir.

  1. Tidak ada nash yang menjelaskan hukum far’u yang akan ditentukan hukumnya.
  2. Hukum ashl itu lebih dahulu disyariatkan dari far’. Dalam kaitan ini tidak boleh mengqiyaskan wudhu dengan tayamum, sekalipun Illatnya sama (thaharah) karena wudhu lebih dahulu turunnya dari tayamum.
  3. 4.      I l l a t
    1. Pengertian

Secara etimologi ‘illat berarti nama bagi sesuatu yang menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain dengan keberadaannya.

Secara terminologi ‘illat terdapat beberapa pengertian. Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian ulama Hanabilah dan Imam Baidhowi (tokoh ushul fiqh Syafi’iyah) merumuskan illat dengan :

الوصف المعرف للحكم

“Suatu sifat (yang berfungsi) sebagai pengenal bagi sesuatu hukum”.

Misalnya khamar itu diharamkan karena ada sifat memabukkan yang terdapat dalam khamar.

Imam Al-Ghazali mengemukakan definisi tentang illat sebagai berikut :

االمؤثر فى الحكم بجعله تعالى لابالذات

“Sifat yang berpengaruh terhadap hukum, bukan karena zatnya, melainkan atas perbuatan Syar’i.”

Menurut illat itu bukanlah hukum, tetapi merupakan penyebab adanya hukum, dalam arti adanya sesuatu adanya suatu illat menyebabkan munculnya hukum.[17]

Pengertian illat itu dalam pandangan Imam Syafi’i dapat diketahui dari apa yang diungkapkannya sebagai berikut :

كل حكم الله او لرسوله وجدت فيه دلالة او فى غيره من احكام الله او لرسوله بأنه حكم به لمعنى من المعانىفاذا وجدنا فيما لم ينص فيه حكم بعينه كتاب ولاسنة احللناه أو أحرمناه لأنه فى معنى الحلال والحرام

“Setiap hukum yang ditetapkan Allah atau Rasul-Nya ditemukan petunjuknya dalam ketetapan itu sendiri atau pada beberapa ketetapan Allah atau Rasul-Nya bahwa ia ditetapkan karena makna (tujuan yang menjadi alasan ditetapkannya). Apabila kita temui pada peristiwa yang tidak disebutkan nash, maka kita tetapkan hukum halal atau haramnya peristiwa yang tidak disebutkan itu karena ia tercakup dalam makna halal dan haram peristiwa nash.[18]

Ini mengisyaratkan bahwa makna (illat) itulah yang memberitahukan (al-mu’arif) adanya hukum bagi far’u. Jadi illat menurut Imam Syafi’i ialah Al-Mu’arrif lil hukmi.

  1. Macam-macam Illat

Para ulama Ushul Fiqh mengemukakan pembagian illat itu dari berbagai segi :

1)      Dari segi mendapatkannya illat dibagi menjadi dua macam yaitu al-illat al-manshushah (العلة المنصوصة) dan al-illat al-mustanbathah                 (العلة المستنبطة). Al-illat al-manshushah ialah illat yang dikandung langsung oleh nash. Misalnya dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW. bersabda :

كنت نهيتكم عن إدحار لحوم الأضاحى من أجل الدافة

“Dahulu saya melarang kamu sekalian menyimpan daging kurban untuk kepentingan al-daffah (para tamu dari perkampunya Badui yang datang ke Madinah yang membutuhkan daging kurban). Sekarang simpanlah daging itu.”[19]

Adapun illat al-Mustanbathah adalah illat yang digali oleh mujtahid dari nash sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan dan sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Misalnya, menjadikan perbuatan mencuri sebagai illat bagi hukum potong tangan. Seorang mujtahid yang menggali illat dalam tindak pidana pencurian ini berusaha memahami keterkaitan hukum potong tangan dengan sifat yaitu pencurian.

2)      Dari segi cakupnya illat terbagi dalam dua yaitu al-Illat al-Muta’addiyah  (العلة المتعدية) dan al-Illat al-qashirah (العلة القاصرة).

Al-illat al-muta’addiyah yaitu illat yang ditetapkan suatu nash bisa diterapkan pada kasus hukum lainnya, Misalnya illat memabukkan pada khamer juga terdapat dalam wiski, karena unsur memabukkan dalam wiski juga ada.

Sedangkan al-Illat al-qashirah ialah illat yang terbatas pada suatu nash saja, tidak terdapat dalam kasus lain. Misalnya illat riba dalam memperjual-belikan barang yang sejenis adalah nilainya.

Illat qashirah ini diperselisihkan. Jumhur ushul fiqh mengganggap dapat dijadikan sifat dalam menentukan hukum lain, sedangkan ulama Hanafiyah sebaliknya.[20]

  1. Syarat-syarat illat

Syarat-syarat yang mengesahkan illat menjadi dasar qiyas ada lima, yaitu :

1)      Illat harus berupa sifat yang jelas dan tampak sehingga ia menjadi sesuatu yang menentukan. Adanya status keturunan (nasab) disebabkan karena adanya illat suami isteri yang tidur seranjang atau pengakuan. Kedua illat tersebut jelas dan tegas. Apabila illat berupa sesuatu yang tidak jelas, maka syari’ akan menjelaskan suatu indikasi lain yang menggambarkan isi kandungan hukum. Sebagai contoh masalah transaksi. Asas yang harus dipegang ialah suka sama suka (taradhi). Karena Allah berfirman :

إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم

“Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan dasar suka sama suka di antara kamu sekalian.”[21] (Q.S. An-Nisa’ : 29)

Karena ‘suka sama suka’ itu adalah perbuatan batin maka tentu ada lafadz lain yang berfungsi menggantikan kedudukannya.

2)      Illat harus kuat, tidak terpengaruh oleh perubahan individu, situasi maupun kondisi lingkungan dengan satu pengertian yang dapat mengakomodasi seluruh perubahan yang terjadi secara definitive. Memabukkan adalah illat diharamkannya khamer, dengan suatu anggapan bahwa khamer sendiri, biasanya, memang memabukkan. Jadi “memabukkan” itu sifat yang tetap pada khamer. Apabila dalam situasi tertentu ternyata khamer tidak memabukkan, itu hanyalah sekedar kasus yang tidak bisa menggeser sifat aslinya.

3)      Harus ada korelasi (hubungan yang sesuai) antara hukum dengan sifat yang menjadi illat.

Pembunuhan merupakan illat untuk terhalangnya hak kewarisan, sebab dasar hukum kewarisan adalah unsur hubungan yang mengaitkan antara pihak pewaris dengan pihak yang mewariskan. Pembunuhan jelas memutuskan tali hubungan itu.

Unsur hubungan antara hukum dengan illat dalam contoh di atas sudah jelas, tidak membutuhkan keterangan lebih lanjut. Demikianlah antara illat dengan hukum harus ada sifat yang menjadikannya pantas sebagai illat hukum.

4)      Sifat-sifat yang menjadi illat yang kemudian melahirkan qiyas harus berjangkauan luas (muta’addy), tidak terbatas hanya pada satu hukum tertentu. Misalnya bepergian yang membolehkan berbuka dan wajib qadla sejumlah hari-hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain, hanyalah illat yang terbatas pada puasa Ramadan. Oleh karena itu “bepergian” tidak tepat dijadikan sebagai illat bagi bolehnya meninggalkan shalat. Daya jangkau illat yang luas merupakan asas qiyas. Apabila sifat tersebut terbatas pada sasaran hukum yang melatarbelakanginya saja, maka tidak mungkin akan berdaya jangkauan luas, tidak hanya pada minuman khamer, tetapi juga pada makanan dan minuman lain. Diharamkannya makanan dan minuman ini berdasarkan adanya sifat-sifat memabukkan yang terdapat padanya.

5)      Syarat terakhir bahwa sifat yang menjadi illat itu tidak dinyatakan batal oleh satu dalil.

Apabila sifat itu bertentangan dengan nash, maka membuatnya tidak patut sebagai dasar qiyas. Sebagai contoh ialah keputusan hakim Andalusia dalam kasus sultan yang melakukan jimak di siang hari pada bulan Ramadan. Berdasarkan prinsip maslahan ia memutuskan kifarat berupa puasa selama 60 hari. Padahal teks Hadits mula-mula menetapkan harus memerdekakan budak. Keputusan hakim tersebut jelas bertentangan dengan nash Hadits. Demikianlah setiap Pertimbangan maslahat yang bertentangan dengan nash tidak patut menjadi illat penetapan hukum.[22]

  1. Cara mengetahui Illat (masalik al-Illat)

Para ulama ushul fiqh menetapkan bahwa illat suatu hukum dapat diketahui dengan jalan sebagai berikut :

1)      Melalui nash, baik Al-Qur’an maupun Al-Sunnah. Adakalanya nash itu bersifat sharih (tegas) dan ada pula nash yang menunjukkan ‘illat secara implicit (isyarat). Contoh illah yang sharih dapat dilihat dalam firman Allah surat Al-Hasyr (59) ayat 7 berbunyi :

مآ أفآء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذى الربى واليتمى والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دولة بين الأغنيآء منكم

“Dan apa saja harta rampasan yang diberikan Allah pada rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, anak-anak Yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu saja.”[23]

Kata “supaya” yang diiringi dengan kalimat sesudahnya merupakan illat bagi ketentuan Allah dalam pembagian harta rampasan perang kepada orang-orang yang disebutkan dalam ayat.

Sedangkan contoh illat yang implisit seperti nash yang menyebut seorang dengan suatu sifat dan sifat itu secara implisit menjadi illat hukum, seperti firman Allah dalam surat An-Nur ayat 2 sebagai berikut:

الزانية والزانى فجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka derahlah dari tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali deraan.”[24]

2)      Cara kedua mengetahui illat suatu hukum adalah melalui ijmak. Melalui ijmak diketahui sifat tertentu yang terdapat dalam hukum syara` yang menjadi illat hukum itu. Misalnya ijmak ulama menjadi illat perwalian terhadap anak kecil dalam masalah harta adalah karena “masih kecil”. Illat ini diqiyaskan pada perwalian dalam masalah nikah.[25]

3)      Melalui al-sibri wa al-taqsim (السبر والتقسيم)

Sibri adalah penelitian dan pengujian yang dilakukan mujtahid terhadap beberapa sifat yang terdapat dalam suatu hukum. Apakah sifat tersebut layak dijadikan illat hukum atau tidak. Kemudian mujtahid mengambil satu sifat yang menurutnya paling tepat dijadikan illat dan meninggalkan sifat-sifat lainnya.

Adapun al-taqsim adalah upaya mujtahid dalam membatasi illat pada satu sifat dari beberapa sifat terkandung oleh suatu nash.

4)      Melalui al-ima` wa al-tanbih (الايماء والتنبيه)

Yaitu pernyataan sifat dengan hukum dan disebutkan dalam lafadz

5)      Melalui cara al-manasabah (المناسبة)

Yaitu sifat nyata yang terdapat pada suatu hukum diukur dan dapat dinalar merupakan tujuan yang dikandung hukum itu, yaitu berupa pencapaian terhadap suatu kemaslahatan atau penolakan terhadap kemadlaratan.

6)      Melalui tankihul manat (تنقيح المناط)

Menyeleksi sifat yang menjadi sandaran. Yaitu upaya mujtahid dalam menentukan illat dai berbagai sifat yang dijadikan illat oleh syar`i dalam berbagai hukum.

7)      Melalui al-tahrd (الطرد)

Yaitu penyertan hukum dengan sifat tanpa adanya keserasian antara keduanya seperti “hukumnya orang pincang.”

8)      Melalui al-syabah (الشبه)

Yaitu sifat yang mempunyai keserupaan.[26]


  1. C.    Pembagian Al-Qiyas

Imam Syafi’i membagi al-qiyas dari dua aspek, yaitu aspek kekuatan illat yang mempertautkan ashl dengan far’ dan aspek jelas tidak illat.[27]

  1. Dari aspek kekuatan ‘illat al-qiyas dibaginya kepada tiga bagian :
    1. Illat pada far’ lebih kuat dari illat pada hukum ashl disebut al-qiyas al-awlawi.
    2. Illat pada hukum far’ sama pada hukum ashl disebut  al-qiyas al-musawi.
    3. Illat hukum far’ kurang jelas dari illat pada hukum ashl disebut al-qiyas al-adna.

Al-qiyas al-awlawi contohnya :

1)      Firman Allah dalam surat al-Zilzal ayat 7-8 yang terjemahan bahasa Indonesianya : “Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarrah  ia pasti melihatnya. Dan barangsiapa melakukan kejahatan sebesar zarrah ia pun pasti akan melihatnya.

Ayat ini mengandung pengertian bahwa kebaikan yang lebih berat dari satu zarrah berarti lebih terpuji dan keburukan yang lebih besar dari satu zarrah lebih tercela.

Adapun jalan pikiran dari contoh di atas pujian lebih baik terhadap pelaku amal baik dan celaan terhadap pelaku buruk, sekalipun amal baik atau amal buruk itu sebesari zarrah (dijadikan ashl) artinya amal baik sebesar zarrah saja membuat pelakunya terpuji dan amal buruk sebesar zarrah saja membuat pelakunya tercela. Lalu diqiyaskan pada amal baik yang lebih besar dari zarrah dan amal buruk yang lebih besar dari zarrah (far’) karena far’ lebih kuat (awla) ditinjau dari illat hukum pujian dan celaan, maka disebut qiyas awlawi.

2)      Dalam Surat al-Isra’ (17) ayat 23 Allah berfirman :

ولا تقل لهمآ أف

“… dan janganlah kamu katakan kepada keduanya (orang tua) ‘ah’.”[28]

Mengqiyaskan memukul kepada ‘ah’ illat larangan ini adalah menyakiti orang tua. Keharaman memukul (far’) lebih kuat daripada sekedar mangatakan ‘ah’.[29]

Contoh qiyas musawi adalah firman Allah surat An-Nisa :

وأتو اليتمى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka. Janganlah kamu menukar yang buruk dengan yang baik dan janganlah kau memakan harta mereka bersama hartamu.”[30]

Ayat diatas melarang memakan hak anak yatim secara tidak wajar, lalu para ulama mengqiyaskan membakar (far’) harta anak yatim. Keduanya sama, yakni menghabiskan harta anak yatim secara dhalim.

Contoh qiyas adna adalah menqiyaskan apel pada gandum. Dalam hal berlakunya riba fadhl, karena keduanya  menggunakan illat yang sama yaitu sama-sama jenis makanan. Dalam pertukaran benda sejenis yang berbeda kuantitasnya, dalam Hadits perbedaannya itu menyebabkan riba. Dalam Hadits disebutkan gandum (HR. Bukhari Muslim). Oleh karena itu dalam jual beli apelpun berlaku hukum riba fadhal. Akan tetapi berlakunya hukum riba fadhal ada apel lebih lemah disbanding gandum, karena illat riba fadhal pada gandum lebih kuat.[31]

  1. Dari aspek jelas dan tidaknya illat, Imam Syafi’i membagi qiyas kepada :
    1. Qiyas al-Jaliy (القياس الجلى) yaitu qiyas yang illatnya ditetapkan oleh nash bersamaan dengan hukum ashl, atau nash tidak menetapkan illatnya, tetapi dipastikan tidak ada pengaruh perbedaan antara ashl dan furu’.

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa qiyas jaliy ini mencakup qiyas al-awlawi dan qiyas al-musawi dalam pembagian qiyas yang pertama di atas.

  1. Qiyas al-khafiy (القياس الخفى) yaitu qiyas yang illatnya tidak disebutkan nash. Qiyas al-adna yang dikemukakan di atas termasuk dalam qiyas al-khafiy ini.
  2. Dilihat dari segi dijelaskan atau tidaknya illat pada qiyas tersebut, qiyas dibagi menjadi :
    1. Qiyas al-ma’na (القياس العلة) yaitu qiyas yang di dalamnya tidak dijelaskan illatnya tetapi antara ashl dan furu’ tidak dapat dibedakan, sehingga furu’ seakan-akan ashl. Misalnya mengqiyaskan membakar harta anak yatim pada memakannya.
    2. Qiyas al-‘illat (القياس العلة) yaitu qiyas yang dijelaskan illatnya dan illat itu sendiri merupakan motivasi bagi hukum ashl. Seperti mengqiyaskan nabidz (perasaan selain anggur, memabukkan) dengan khamer.
    3. Qiyas al-dalalah (القياس الدلالة) yaitu qiyas yang illatnya bukan pendorong bagi penetapan hukum itu sendiri, tetapi illatnya itu merupakan keharusan yang memberi petunjuk adanya illat, misalnya dalam kasus mengqiyaskan al-nabidz kepada khamer dengan alasan “bau menyengat” yang menjadi akibat langsung dari sifat memabukkan.
    4. Dari segi metode (masalik) dalam menentukan illat, qiyas terbagi kepada :
      1. Qiyas al-akhalah (القياس الاخالة) yaitu yang illatnya ditetapkan melalui munasabah dan ikhalah.
      2. Qiyas al-Syabah (القياس الشبه) yaitu yang illatnya ditetapkan melalui metode syabah.
      3. Qiyas al-Sibru (القياس السبر) yaitu yang illatnya ditetapkan melalui metode al-sibru wa al-taqsim.
      4. Qiyas al-Thard (القياس الطرد) yaitu yang illatnya ditetapkan melalui metode thard.[32]
  3. D.    Dalil-dalil Qiyas

Jumhur ulama ushul yang membolehkan qiyas sebagai salah satu metode menetapkan huku syara’ mengemukakan berbagai dalil (alasan) baik dari al-Qur’an, al-Sunnah dan al-Ijma’.

Diantara ayat-ayat al-Qur’an yang mereka jadikan alasan adalah Surat an-Nisa’ ayat 59 sebagai berikut :

ياأيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر

“Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan Ulul Amri diantara kaum sekalian. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (al-Sunnah) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian… “[33] (Q.S. An-Nisa : 59).

Ulama beristimbat dari ayat ini bahwa sumber hukum Islam ada empat yaitu : al-Qur’an, al-Sunnah, al-Ijma’ dan al-Qiyas. Sebab adakalanya hukum itu ada dinash dalam al-Qur’an dan al-Sunnah dan adakalanya kesepakatan ahlu halli wa ‘aqdhi (واولى الأمر منكم) dan ada yang tidak dinash dan bukan kesepakatan melainkan dengan jalan ijtihad, yaitu qiyas (فإن تنازعتم فى شئ فردوه إلى الله والرسول).[34]

Sesungguhnya al-Qur’an mengisyaratkan adanya illat hukum bahkan dengan tujuannya secara tegas, misalnya dalam qiyas untuk menjamin hak hidup.

ولكم فى القصاص حيوة ياولى الالباب لعلكم تتقون

“Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal supaya kamu bertaqwa.”[35] (Q.S. al-Baqarah : 179).

Contoh lain adalah Allah memberikan alasan keharaman minuman khamer dan perjudian, karena menimbulkan permusuhan dan kebencian sebagaimana firman Allah :

إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلوة فهل أنتم منتهون

“Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran meminum khamer dan berjudi, dan menghalangimu dari mengikuti Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”[36] (Q.S. al-Maidah : 91).

Sedang yang menjadi alasan ulama jumhur dari hadits rasulullah diantaranya :

Hadits Mu’adz bin Jabbal

عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد ان يبعث معاد إلى اليمن قال : كيف تقضى إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضى بكتاب الله. قال : فإن لم تجد فى كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فان لم تجد فى سنة رسول الله صلى عليه وسلم ولا فى كتاب الله ؟ قال : أجتهد رأى ولا ألو فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال : الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله يرضى من رسول الله. [37]

“Sesungguhnya Rasulullah saw. ketika bermaksud mengutus Mu’adz ke Yaman, Nabi saw. bertanya kepadanya : ‘Bagaimanakah engkau menjatuhkan putusan ketika disodorkan kepadamu suatu perkara?’ Jawab Mu’adz : ‘Saya akan putuskan dengan Kitabullah?’. Nabi SAW. bertanya lagi : ‘Bila tidak didapati dalam Kitabullah?’. Jawab Mu’adz : ‘Saya akan putuskan dengan sunnah rasulullah’. Nabi SAW. bertanya lagi : ‘Bila tidak didapati dalam sunnah Rasul?’. Kata Mu’adz : ‘Aku akan berijtihad dengan pikiranku sendiri dan tidak secara berlebih-lebihan.” Maka Rasullulah memukul dadanya dan berkata : ‘Terima Kasih ya Allah yang telah memberikan pertolongan Rasul-Nya dengan apa yang ia cintai.”

Dalam hadits lain Rasulullah pernah menggunakan metode qiyas dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Suatu ketika seorang menemui Rasulullah dan berkata :

ان امى ندرت أن تحج حتى ماتت افأحج هنها ؟ قال : نعم حجى عنها أرأيت لو كان على أمك دين اكنت فاضيته ؟ اقضوا الله احق بالوفاء.

Dalam hadits ini Rasulullah SAW. menqiyaskan haji dengan hutang yang harus dibayar.[38]

Dalam riwayat lain Umar bin al-Khattab suatu hari mendatangi Rasulullah, seraya berkata :”Pada hari ini saya melakukan kesalahan besar yaitu mencium isteri sedangkan sya dalam keadaan puasa”. Lalu Rasulullah mengatakan kepada Sahabat Umar :

أرأيت أن تمضمضت بماء وأنت صائم ؟ فقال لا بأس بذلك فقال رسول اللع صلى الله عليه وسلم ففيم

Dalam hadits ini Rasulullah mengqiyaskan mencium dengan berkumur keduanya sama-sama tidak membatalkan puasa.[39]

  1. E.     Syarat Pelaku al-Qiyas

Imam Syafi’I mensyaratkan bagi pelaku qiyas sebagai berikut :

  1. Mengetahui bahasa Arab. Karena agama Islam datang dengan bahasa Arab. Setiap mujtahid harus mengetahui bahasa Arab.
  2. Mengetahui ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur’an kewajiban-kewajiban dan disiplin etisnya. Ayat-ayat yang menasikhkan dan yang dimansukh yang umum dan yang khusus, maqashid al-tasyri’, dan sebagainya. Ayat-ayat tidak ditemukan al-hadits hendaklah dengan ijma’ dan jika tidak dimungkinkan hendaklah dengan al-qiyas.

Oleh karenanya, ia harus :

  1. Mengetahui al-hadits, pendapat sahabat, ijma’ ulama, perbedaan pendapat mereka dan qiyas.
  2. Memiliki akal sehat dan pikiran baik, mampu membedakan bukti-bukti yang hampir sama dan tidak terburu-buru dalam mengemukakan pendapat.
  3. Bersikap terbuka sehingga bersedia mendengarkan pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapatnya. Dalam hubungan ini ia harus mengerahkan segala kemampuannya dan wakpada terhadap suara nuraninya. Sehingga ia mengetahui pendapat mana yang harus dipegang dan mana yang harus ditinggalkannya, tidak berkeras kepala dengan pendapatnya sendiri dan tidak apriori terhadap pendapat orang lain, sehingga Insya Allah ia mengetahui akan kelebihan dan kekurangan masing-masing.[40]

Persyaratan yang dikemukakan Imam Syafi’I diatas disetujui oleh semua ulama’ ushul. Akan tetapi ulama ushul mutaakhirin menambahkan satu syarat yang dianggap sangat penting, yaitu mengetahui aspek sosial budaya masyarakat dan kebiasaan mereka.[41]

Adapun kewajiban tidak terpikul kepada semua orang melainkan hanya sebagiannya didasarkan firman Allah SWT.:

وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون

“Tidak seharusnya orang beriman semuanya berangkat bersama-sama untuk berperang. Tidakkah terdapat dari setiap bagian mereka berangkat satu kelompok untuk memperdalam pengetahuan mereka dalam agama agar memberi peringatan pada kaumnya, bila mereka kembali padanya supaya menjaga diri.”[42]

  1. F.     Bidang Operasi Al-Qiyas

Imam Syafi’i memandang bahwa setiap peristiwa yang dihadapi kaum muslimin pasti ada hukum yang mengaturnya atau setidak-tidaknya ada petunjuk, tidak dibedakan apakah itu ibadah, mu’amalah atau jinayah. Akan tetapi dengan perkataannya. Setiap hukum yang ditetapkan Allah atau Rasulnya didapati petunjuknya baik di dalam ketetapan itu sendiri maupun di dalam beberapa ketetapan lainnya bahwa ditetapkannya karena sesuatu makna dari beberapa makna. Jelas bahwa hukum Allah atau Rasul-Nya yang diqiyaskan itu ialah hukum apa saja yang ma’qul al-ma’na kesimpulan ini sejalan dengan pernyataan al-Ghazali :

كل حكم شرعى أمكن تعليله فالقياس جار عليه

“Setiap hukum syara’ yang dimungkinkan diketahui illatnya, maka terhadapnya berlaku qiyas.”[43]

Hukum yang al-ma’qul al-ma’na tidak termasuk hukum yang berkaitan dengan ibadah, karena pada umumnya ibadah tidak ma’qul al-ma’na. Demikian juga hukum jinayat yang  tergolong bersangsi hudud kaffarat, dan  muqaddarah yang tidak bias dipahami alasan ditetapkannya dan alasan bilangan-bilangannya, oleh karena itu harus diikuti (ittiba’) dengan alasan ta’abbudi.

Permasalahan tentang bidang hukum apa saja yang diterapkan al-Qiyas terhadapnya, menjadi pembicaraan luas dalam kajian ushul fiqh yaitu :

  1. Dalam hukum ibadah, disepakati bahwa tidak boleh diberlakukan qiyas, karena tidak al-ma’qul al-ma’na.
  2. Dalam hukum ‘uqubah(sanksi-sanksi) atau sanksi hukum, dibedakan :
    1. Sanksi ta’zir yaitu sanksi yang tidak ditentukan batasnya. Ulama ushul sepakat tentang bolehnya dijadikan maqis ‘alaih (ashl).
    2. Sanksi hukum yang ditentukan batasnya, yang dikenal dengan sanksi hudud, kaffarat, hukum rukhsah, hukum-hukum muqaddarah, maka terjadi perbedaan pendapat. Mayoritas ulama ushul membolehkan bila didapati syarat-syarat al-Qiyas, sedangkan golongan Hanafiyah tidak membolehkan.[44]


DAFTAR PUSTAKA

 

  1. Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul al Fiqh, Dar al-Qalam, Beirut, Cet. XII, 1978.
  2. Asy-Syafi’i, Ar-Risalah, Dar al Saqafah, Mesir, 1969.
  3. Ali Ibn Abi Ali Ibn Muhammad al Amidi, Al Ihkam fi Ushul al Ahkam, Jilid III, Dar al Fikr, Mesir, 1928.
  4. Abu Hamid al-Ghazali, Al Musytasyfa fi ‘Ilmi al Ushul, Jilid II, Dar al Kutub al Ilmiyyah, Beirut.
  5. Abi al Hasaini Muslim Ibn al Hajjaj, Shaheh Muslim, Juz II, Dar al Fikr, Beirut, 1993.
  6. Abi Abdullah Muhammad Isma’il al Bukhari, Shahih Bukhori, Jilid II, Dar al Fikr, Beirut, t.t.
  7. Abi Daud Sulaiman Ibn al Asy’asy al Sijistani, Sunan Abi Daud, Jilid II, Dar al Fikr, Beirut, Cet I, 1990.
  8. Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, Pustaka Firdaus, Cet. IV, Jakarta, t.t.
  9. Muhammad Ibn ali Muhammad al-Syaukani, Irsyadul Fuhul, Dar al-Fikr, Mesir, tt.
  10. Taj al-Din al Subki Abdul Wahab al Subki, Jami’ al Jawami’, Jilid II, Dar al Ihya al Kutub al ‘Arabiyah, Mesir, tt.
  11. Nasrun Haroen, M.A., ushul Fiqh, Jilid I, Logos.
  12. Wahbah Zuhaily, Al Tafsir Al Munir, Cet. I, Dar al Fikr, Mesir, 1991.
  13. Zakaria Shabri, Mashdir al Ahkam al Islami, Kulliyah al-Huquq Jami’ah al Qahirah, Mesir, 1975.

[1] Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul al Fiqh, Dar al Qalam, Beirut, Cet XII, 1978, hal. 197.

[2] Imam Asy-Syafi’i, Al Risalah, Dar al Saqafah, Mesir, 1969, hal 207.

[3] Ibid, hal. 25

[4]  Ibid, hal 220

[5]  Ibid.

[6] Muhammad Ibn Ali Muhammad al-Syaukani, Irsyadu Fuhul, Mesir, Dar al-Fikr, t.t., hal. 198.

[7] Taj al-Din al-Subuki Abdul Wahab al-Subuki, Jami’ Al-Jawami’, Jilid II, Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah, Mesir, t.t., hal. 202.

[8] Ali Ibn Abi Ali Ibn Muhammad al-Amidi, Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, Jilid III, Dar al-Fikr, Mesir, 1928, hal. 1-8.

[9] Prof. M. Abu Zahroh, Ushul Fiqh, Pustaka Firdaus, Cet. IV, Jakarta, t.t., hal. 352.

[10] Imam Asy-Syafi’i, Op.Cit, hal. 219.

[11] Zakaria Shabari, Masadir al-Ahkam al-Islami, Kulliya al-Huquq Jami’ah Al-Qahirah, Mesir, 1975, hal. 105.

[12] Prof. Dr. M. Abu Zahroh, Op.Cit, hal. 362.

[13]  Ibid, hal. 364.

[14]  Imam Asy-Syafi’i, Op.Cit, hal. 262.

[15] Prof. Dr. M. Abi Zahroh, Op.Cit, hal. 364.

[16] Ibid, hal. 358.

[17]  Abu Hamid Al-Ghazali, Al-Musytashfa Fi ‘ilm al-Ushul, Jilid II, Darul-Kutub, al-Ilmiyah, Beirut, hal. 54-96.

[18] Imam Asy-Syafi’i, Op.Cit hal. 25-26.

[19] Abu al-Husainni Muslim Ibn al-Hajjaj, Shaheh Muslim, Juz II, Dar al-Fikr, Beirut, 1993,       hal. 252.

[20] Drs. H. Nasrun Haroen, M.A., Ushul Fiqh, Jilid I, Logos, hal. 81-82.

[21] Departeman Haji dan Wakaf, Op.Cit, hal. 122.

[22] Prof. M. Abu Zahroh, Op.Cit, hal. 366-369.

[23] Departemen Haji dan Wakaf, Op.Cit, hal.516.

[24] Ibid. hal.543

[25] Wahbah Az-Zuhaili, Ushul Fiqh, hal.663-671

[26] Drs. H. Nasrun Haroen, M.A., Op.Cit, hal. 88-93

[27] Imam Syafi’i, Ar-Risalah, Op.Cit, hal. 283.

[28] Departemen Haji dan Wakaf, Op.Cit., hal. 428.

[29] Wahbah Az-Zuhaily, Op.Cit, hal 706.

[30] Departemen Haji dan Wakaf, Op.Cit., hal. 114.

[31] Drs. H. Nasrun Haroen, M.A., Op.Cit, hal.96.

[32] Ibid, hal. 95-98.

[33] Departemen Haji dan Wakaf, Op.Cit, hal 128.

[34] Dr. Wahbah az-Zuhaily, al-Tafsir al-Munir, dar al-Fikr, Cet. I, 1991, hal. 129.

[35] Departeman Haji dan Wakaf, Op.Cit, hal 44.

[36] Ibid, hal. 177.

[37] Abi Daud, Sulaiman Ibn al-Asy’asy al-Sijistani, Sunan Abi Daud, Jilid II, Dar al-Fikr, Beirut, Cet. I, 1990. hal. 162.

[38] Imam Abi Abdillah Muhammad Isma’il al-Bukhari, Shahih Bukhari, Jilid II, Dar al-Fikr, Beirut, t.t., hal. 584.

[39] Abi Daud Sulaiman Ibn al-Asy’asy al-Sijitsani, Op.Cit, jilid I, hal. 533.

[40] Imam Syafi’i, Ar-Risalah, Op.Cit, hal. 221-222.

[41]  Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Al-Majlis al-A’la al-Dakwah al-Islamiyah, Jakarta, 1972, hal. 219.

[42] Departeman Haji dan Wakaf, Op.Cit, hal. 301.

[43] Al Ghazali, Op.Cit, Jilid II, hal. 332.

[44] Ibid, hal. 150.