Oleh : Zainul Musthafa

Pengantar

Seandainya (Al Qur’an ini) datangnya bukan dari Allah, niscaya mereka akan menemukan di dalam kandungan-nya Ikhtilaf (kontradiksi) yang banyak.

Ayat ini merupakan prinsip-prinsip yang diyakini kebenarannya oleh setiap muslim. Namun demikian, para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana menghadapi ayat-ayat yang sepintas lalu menunjukkan adanya kontradiksi. Dari sisnilah kemudian timbul pembahasan tentang nasikh mansukh.
Istilah ini dipakai oleh para ulama sebagai salah satu metode untuk menbyelesaikan hukum yang terdapat dalam beberapa dalil yang dianggap bertentangan. Sesuai dengan daf’u al-ta’arud, apabila ada dua dalil yang sederajat bertentangan secara dhahir, maka diantara cara penyelesaiannya adalah dengan Naskh.
Mendiskusikan masalah naskh merupakan hal yang sangat menarik karena banyak persoalan yang sebenarnya bisa kita kaji ulang, kemudian kita rumuskan kembali meski tidak sama dengan apa yang sama dengan apa yang pernah diungkap oleh ulama-ulama salaf. Begitu luasnya bahasan naskh ini sehingga penulis membatasi diri dengan naskh mansukh dalam Al Qur’an.

Konsep Naskh
Terdapat perbedaan pengertian tentang terminologi naskh. Para ulama mutaqaddimin memperluas arti naskh sehingga mencakup : (a) Pembatalan hukum yang ditetapkan terdahulu oleh hukum yang ditetapkan kemudian. (b) Pengecualian hukum yang bersifat umum oleh hukum yang bersifat khusus yang datang kemudian. (c) Penjelasan yang datang kemudian terhadap hukum yang bersifat samar. (d) Penetapan syarat terhadap hukum terdahulu yang belum bersyarat.
Bahkan ada diantara mereka yang beranggapan bahwa suatu ketetapan hukum yang ditetapkan oleh suatu kondisi tertentu talah menjadi mansukh apabila ada ketentuan lain yang berbeda akibat kondisi lain, seperti perintah bersabar atau menahan diri pada periode Makkah di saat kaum muslimin lemah, dianggap telah di-naskh oleh perintah atau izin berperang pada periode Madinah, sebagaimana ada yang beranggapan bahwa ketetapan hukum Islam yang membatalkan hukum yang berlaku pada masa pra-Islam merupakan bagian dari pengertian naskh.
Pengertian yang demikian luas dipersmpit oleh para ulama yang datang kemudian (muta’akhirin). Menurut mereka naskh terbatas pada ketentuan hukum yang datang kemudian, guna membatalkan atau mecabut atau menyatakan berakhirnya masa pemberlakuan hukum yang terdahulu, sehingga ketentuan hukum yang berlaku adalah yang ditetapkan terakhir.
Secara etimologi, ada dua pengertian naskh. Pertama pembatalan (الإبطال) dan penghapusan atau peniadaan (الإزالة) contoh : نسخت الكتاب(dipindahkan isi buku). Artinya, huruf per huruf dari satu buku dipindahkan ke buku lainnya. Suatu yang membatalkan, menghapus, atau memindahkan itu disebut dengan nasikh ((ناسخ sedangkan sesuatu yang dibatalkan, dihapuskan, atau dipindahkan disebut mansukh (المنسوخ).
Ada banyak definisi yang disampaikan oleh para ulama mengenai pengertian naskh secara istilah. Diantaranya adalah :
بيان انتهاء امد حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه
“Penjelasan berakhirnya masa berlaku suatu hukum melalui dalil syara’ yang datang kemudian”.

Artinya : Hukum yang dihapus itu atas kehendak Allah dan penghapusan ini sesuai dengan habisnya masa berlaku hukum itu.
Definisi lain adalah :
رفع حكم شرعي عن المكلف بحكم شرعي مثله متاخر
pembatalan hukum syara’ yang ditetapkan terdahulu dari orang mukallaf dengan hukum syara’ yang sama yang datang kemudian.

Kedua rumusan ini sebenarnya tidak berbeda. Hanya saja kandungan definisi kedua ini mengandung kemungkinan terjadinya nask sebelum hukum yang dinaskh-kan itu dilaksanakan mukallaf.
Dari definisi ini, para ahli ushul fiqh menganggap bahwa naskh itu baru dianggap benar apabila :
1. Pembatalan itu dilakukan melalui tuntutan syara’ yang mengandung hukum dari syari’. Dengan demikian, habislah masa berlakunya suatu hukum pada seseorang, seperti wafatnya seseorang atau hilangnya kecakapan bertindak hukum seseorang atau hilangnya illat hukum, tidak dinamakan naskh.
2. Yang dibatalkan itu adalah hukum syara’. Pembatalan hukum yang belaku di masyarakat yang sumbernya bukan syara’ atau pembatalan adat istiadat jahiliyah melalui kitab (tuntunan) syara’, tidak dinamakn naskh.
3. Hukum yang membatalkan hukum terdahulu datangnya kemudian. Artinya, hukum syara’ yang dibatalkan itu lebih dahulu datangnya dari hukum yang membatalkan. Oleh sebab itu, hukum yang berkaitan dengan syarat dan bersifat istisna’ (pengecualian) tidak dinamakan naskh.
Banyak contoh yang disampaikan para ulama diantaranya ayat yang mengharuskan wasiat apabila merasa ajal sudah dekat dibatalkan dengan ayat yang mengharuskan membagi waisan :
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين و الاقربين بالمعروف
Dan orang-orang yang meninggal dunia diantara kamu dan meninggalkan istri, hendaknya berwasiat untuk istri-istrinya, yaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah dari rumahnya.
Ayat di atas dinaskh dengan ayat :
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين
Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu: bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.

Syarat-Syarat Naskh
Jumhur ulama berpendapat bahwa syarat-syarat naskh disepakati adalah:
1. Yang dibatalkan itu hukum syara’.
2. Pembatalan itu datangnya dari kitab (tuntutan) syara’.
3. Pembatalan hukum itu tidak disebabkan berakhirnya waktu berlaku hukum tersebut sebagaimana yang ditunjukkan kitab itu sendiri, seperti berakhirnya puasa dengan datangnya malam. Ini tidak dinamakan naskh.
4. Ktab yang me-naskh-kan itu datangnya kemudian dari kitab yang di-naskh-kan.
Rukun Naskh
1. Adah al naskh (اداة النسخ) : yaitu pernyataan yang menunjukkan pembatalan (penghapusan) berlakunya hukum yang telah ada.
2. Naskh (الناسخ) : yaitu Allah, karena dialah yang membuat hukum dan dia pula yang membatalkannya sesuai dengan kehendaknya. Oleh sebab itu, nasikh itu pula pada hakekatnya adalah Allah.
3. Mansukh (المنسوخ) ; yaitu hukum yang dibatalkan, dihapuskan atau dipindahkan.
4. Mansukh anhu (المنسوخ عنه) : yaitu orang yang dibebani hukum.
Hikmah Naskh
Pensyariatan berbagai hukum dalam Islam, menurut para ulama ushul fiqh adalah untuk memelihara kemaslahatan. Disamping itu Allah, sebagai syari’ menuntut kepatuhan dan ketulusan para hambanya untuk melaksanakan keseluruhan perintah dan menjauhi seluuh larangannya.
Dalam kaitan ini, syari’ juga selalu memperhatikan kondisi ummat manusia serta lingkungan yang mengitarinya, sehingga kemaslahatan yang diinginkan itu dapat tecipta dan tejamin. Kemungkinan saja, syari’ mensyariatkan satu hukum pada suatu saat, namun sesudah ada perubahan situasi dan kondisi dan lingkungan, hukum itu tidak sejalan lagi dengan kemaslahatan yang dikehendaki syari’.
Lebih lanjut Al Maraghi menambahkan, hukum-hukum tidak diundangkan kecuali untuk kemaslahatan manusia dan hal ini berubah atau berbeda akibat perbedaan waktu dan tempat, sehingga apabila ada satu hukum yang diundangkan pada satu waktu karena adanya kebutuhan yang mendesak (ketika itu) kemudian kebutuhan tersebut berakhir, maka suatu tindakan bijaksana apabila dinaskh dan diganti dengan hukum yang sesuai dengan waktu, sehingga dengan demikian ia menjadi lebih baik dari hukum semula atau sama dari segi manfaatnya untuk hamba-hamba Allah.
Perubahan situasi, kondisi dan lingkungan (yang menyebabkan perubahan hukum) bukan berarti tidak diketahui syari’, bahkan Dia sendirilah yang membuat perubahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam itu diturunkan kepada ummat manusia secara berangsur-angsur dan mengikuti kondisi ummat itu sendiri. Oleh karenanya, persoalan naskh hanya berlaku ketika Rasulullah masih hidup.
Dengan demikian, konsep naskh berkait erat dengan pemeliharaan kemaslahatan ummat dan fleksibelitas hukum Islam yang disyariatkan kepada ummat Islam secara bertahap. Apabila tahapan berlakunya suatu hukum, menurut kehendak syari’ sudah selesai maka datang tahapan berikutnya sehingga kemaslahatan dan ketentraman ummat manusia senantiasa terpelihara.

Kontrafersi Tentang Naskh
Ulama berbeda pendapat tentang naskh, jumhur ulama menganggap bahwa boleh saja terjadi secara syara’. Alasan mereka adalah firman Allah dalam surat Baqarah: 106:
ما ننسخ من اية او ننسها نأت بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله علي كل شيئ قدير
Ayat mana saja yang kami naskhkan atau kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding denganya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesunguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu?

Ayat lain yang dijadikan dasar :
و اذا بدلنا اية مكان اية و الله اعلم بما ينزل
Dan apabila kami letakkan suatu ayat di tempat ayat lain sebagai penggantinya, padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya…

Dalam ayat lain Allah berfirman :
يمحوا الله ما يشاء و يثبت وعنده ام الكتاب
Allah mengahpuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki) dan di sisi-Nyalah tedapat Umm al-Kitab (Lauh Mahfudh).

Jumhur ulama juga beralasan dengan kesepakatan pada ulama dalam menyatakan bahwa syariat sebelum Islam telah dinaskh-kan oleh syaiat Islam, sebagaimana juga naskh itu sendiri telah terjadi dalam beberapa hukum Islam. Misalnya, pemalingan kiblat shalat dari arah Baitul Maqdis ke al-Haam, pembatalan puasa Asyura dan menggatinya dngan puasa Ramadlan, dan pembatalan wasiat bagi kedua ibu bapak serta kaum kerabat dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan warisan.
Berbeda dengan Abu Muslim al-Isfahani, bagi dia naskh tidak berlaku dalam syariat Islam dan tidak ada bukti yang menunjukkan adanya naskh itu. Apabila hukum-hukum syara’ boleh di-naskh-kan, maka itu berarti terdapat perbedaan kemaslahatan sesuai dengan pergantian zaman. Ini akan membawa akibat bolehnya seseorang mengubah keimanannya, karena tuntutan zaman. Hal ini sama sekali tidak mungkin dan tidak diterima akal. Kemudian, apabila naskh diterima, maka hal itu menunjukkan ketidaktahuan Allah terhadap kemaslahatan ummat di satu zaman, sehingga Ia harus mengganti (membatalkan) suatu hukum dengan hukum lain. Perbuatan ini mustahil bagi Allah dan sia-sia. Allah sendiri befirman dalam surat Fusshilat :
ولا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه
Tidak datang kepadanya (al qur’an) kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang.

Ayat ini menegaskan bahwa Al Qur’an tidak disentuh oleh “pembatalan”. Dengan demikian, jika naskh diartikan sebagai pembatalan, maka tidak akan terdapat dalam Al Qur’an.

Analisa Penulis
Allah adalah dzat yang maha segalanya yang dapat bertindak apa saja tanpa ada batas-batas yang menghalangi. Apa-apa yang diperbuat Allah tersebut memang sesuai dengan apa yang dikehendaki-Nya tanpa harus melihat kepada sebab dan tujuan. Oleh sebab itu adalah wajar apabila Allah menghapus hukum yang telah Ia tetapkan dengan hukum lain yang menurut-Nya lebih sesuai dengan kemaslahatan ummat manusia.
Akan tetapi para ulama tidak membicarakan kosekwensi apa yang ditimbulkan oleh fenomena pe-naskh-an teks Al Qur’an atau pembuangan teks, baik hukumnya tetap berlaku ataupun tidak, yaitu penghancuran total terhadap konsepsi mereka seperti yang sudah disinggung di atas mengenai wujud tulisan teks yang azali dalam Lauh mahfudh :
Wahyu yang diturunkan secara bertahap, semuanya berada Umm al-Kitab yaitu Lauh Mahfudh, sebagaimana yang dikatakan Allah : Dalam sebuah kitab yang tersimpan rapat yang hanya disentuh oleh orang-orang yang suci.
Turunnya ayat-ayat yang berada di Lauh Mahfudh kemudian ayat tersebut di-Naskh dan dibatalkan dalam Al Qur’an yang terbaca (di dunia) menafikan keabadian yang hipotesis-imajinatif ini. Apalagi kita tambahkan selain yang di atas, berbagai riwayat mengenai gugurnya beberapa bagian Al Qur’an dan terlepasnya dari ingatan kaum muslimin maka semakin bertambahlah tingkat kesulitan yang harus dihadapi oleh para ulama. Seperti :
Abu Ubaid berkata : Kami di beritahu oleh Isma’il bin Ja’far dari al-Mubarak bin Fudaah, dari Asim bin Abi Nujud, dari Zarr bin Hubaisy, telah bekata kepadaku ubaiy in kaab : Berapa ayatkah surat Al-Ahzab ? Saya jawab : 72 atau 73 ayat. Ia berkata : Kalau ada niscaya di situ kita dapat membaca ayat tentang rajam. Saya betanya : Apa itu ayat rajam ? Ia menjawab : Laki-laki dan wanita tua, rajamlah keduanya sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha mulia lagi maha bijaksana.
Diriwayatkan dari Hudhaifah, Ia berkata : kamu tidak akan membaca seperematnya, yaitu dai surat Bara’ah. Al-Husaini bin Manari dalam kitabnya An-Naskh wa al-Mansukh mengatakan : diantara yang tulisannya dihapuskan dari hafalan adalah dua surat tentang qunut dan shalatwitir, dan dua surat tersebut dinamakn dengan al-Khal’u dan al-Hafadhu.

Mensikapi pesoalan seperti ini maka pelu adanya kajian ulang terhadap konsep naskh itu sendiri. Pengertian naskh yang diartikan sebagai penghapusan atau pembatalan haus kita ganti dengan penangguhan dan penggantian. Ini diambil dai keragamn bacan terhadap kalimat “ ننسها” yaitu bacaan yang berkisar antara “ ننسها” dengan menyandarkan perbuatan kepada Allah, atau “ ننسها ” dengan menyandarkan kata kerja dalam bentuk “ أفعل” dari “ أنسي” bukan dari “نسي “, dan ketiga “ ننسئها “ dengan menambahkan di akhir dengan arti menangguhkan.
Dengan demikian maka pemahaman ini akan membawa kepada kesimpulan bahwa semua ayat-ayat Al Qur’an tetap berlaku, tidak ada yang kontradiktif, hanya saja terjadi pergantian hukum bagi masyarakat (orang tertentu), karena adanya kondisi yang berbeda. Namun ayat hukum yang tidak berlaku bagi masyarakat tersebut tetap berlaku bagi masyarakat (orang lain) yang kondisinya sama dengan hukum ayat yang diganti itu berlaku.

Pendapat ini juga sesuai dengan apa yang diungkap Muhammad Abduh, setelah menganalisis ayat-ayat yang mengandung naskh yang dikemukakan jumhur ulama, maka naskh lebih cocok diartikan sebagai pengganti, pengalihan (pemindahan) ayat hukum di tempat yang lain.
Kesimpulan
Perubahan suatu hukum merupakan suatu keharusan yang tidak bisa dicegah disebabkan perubahan suatu kondisi, kedaan zaman yang terus berkembang. Tidak terkecuali hukum-hukum yang terdapat dalam Al Qur’an meski itu adalah produk Allah SWT. Ini tidak berarti bahwa Allah tidak konsisten terhadap apa yang telah diputuskan. Tetapi Allah memang sengaja melakukan hal itu agar sifat elastisitas hukum lebih tampak.
Perubahan hukum tersebut bukan berarti pembuangan, penghapusan hukum yang telah diganti. Akan tetapi hukum tersebut ditangguhkan dan diberlakukan kembali ketika kondisi yang dihadapi sama dengan ketika peristiwa ayat tersebut turun.

BIBILIOGRAPHI
Al Qur’an
Abu Zaid, Nasr Hamid, Mafhum an-Nash diasah fi Ulum Al Qur’an, Ter. Khoiron Nahdhiyyin, Yogyakarta : LKiS, 2001.
Abdul syakur, Muhibuddin, Musallam al-Tsubut, bairut : Dar Al Kutb al-Ilmiyyah, 1983.
Al-Amdi, al-Ahkam fi Ushul Ahkam, Jil 2, Bairut : Dar Al Kutb al-Ilmiyyah, 1983.
Ibn al-Subki, Tajuddi Abdul Wahhab, jam’u al-Jawami’, Bairut : Dar Al Kutb al-Ilmuyyah, tt.
Al-Buti, Muhammad Said Ramadlan, Mabahish al-Kitab wa al-Sunnah min Ilm al-Ushul, Damaskus : al Matba’ah al Ta’awuniyyah, 1974.
Al-Ghazali, Abu Hamid, al-Mushtashfa fi Ilm Ushul, Jil I, Bairut : Dar Al Kutb al-Ilmiyyah, 1983.
Al-Manzur, Ibnu, Lisan al-Arabi, Vol 3, Bairut : Mu’assasah al-Risalah, 1990.
Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, Tarsir al-Maraghi, Jil I, Mesir : Musthafa al-Halabi, 1946.
Al-Razi, Fahruddin, al-Maushul fi Ilm Ushul al-Fiqh, Bairut : Dar Al Kutb al-Ilmiyyah, 1988.
Al-Satibi, Al Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah, Jil III, Bairut : Dar Al Ma’arif, 1975.
Al-Saakhsi, Usul Al Sarakhsi, Jil II, Bairut : Dar Al Kutb al-Ilmiyyah, 1993.
As-Suyuthi, Jalaludin, Al-Itqan fi Ulum Al Qur’an, Vol II, Caio : Mustafa al-Babi al-Halabi, tt.
Shihab, Muhammad Quraish, Membumikan Al Qur’an, Bandung : Mizan, 1994.
Al-Taftazani, Sa’duddin Mas’ud ibn Umar, Syarh al-Talwih ala al-Tawdhih, Makkah : Dar al-Baz, tt.
Al-Zarqani, Abdul Azim, Manahil al-Irfan fi Ulum Al Qur’an, Jilid II, Mesir : Musthafa Al-Halabi, 1980.
Al-Zuhaili, Wahbah, Ushul al-Fiqh al-Islami, Bairut : Dar al-Fikr, 1986.
Al-Zakashi, Badruddin Muhammad bin Abdillah, Al Burhan fi Ulum Al Qur’an, Vol II, Bairut : Dar al-Ma’rifahli al-ittiba’ah wa an-Nasyr, 1972.